TPP Tambahan Dipangkas, Pemkot Singkawang Prioritaskan Pelayanan Masyarakat


Jakarta, Wartapembaruan.co.id
- Penyesuaian anggaran daerah terkadang menghadirkan pilihan yang tidak mudah. Di satu sisi, pemerintah harus menghargai pengabdian aparatur sipil negara (ASN). Di sisi lain, anggaran yang tersedia juga harus mampu menjamin pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kebutuhan dasar masyarakat.

Pertimbangan itulah yang melatarbelakangi kebijakan Pemerintah Kota Singkawang menghentikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50 persen yang melekat pada pemberian gaji ketiga belas ASN tahun 2026.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Singkawang, Alhatip, menegaskan kebijakan tersebut bukan keputusan yang diambil secara terpisah, melainkan bagian dari penataan belanja pegawai agar APBD sesuai ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

"Kebijakan ini bukan sekadar pembatalan atau penghentian sebagian dari TPP. Ini langkah menyesuaikan struktur APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah," kata Alhatip, Selasa (17/11/2026).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Singkawang tertanggal 25 September 2026 tentang pembatalan dan penghentian pembayaran TPP 50 persen pada pemberian gaji ketiga belas.

Alhatip menjelaskan, Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengatur agar belanja pegawai daerah, di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah, paling tinggi sebesar 30 persen dari total belanja APBD.

Daerah yang proporsi belanja pegawainya masih melampaui batas tersebut diberikan waktu penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang diundangkan. Karena itu, pengendalian belanja pegawai menjadi agenda penting yang terus mendapat perhatian pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Persoalan ini juga menjadi salah satu pembahasan dalam evaluasi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 bersama Badan Anggaran DPRD Kota Singkawang. Dalam forum tersebut, legislatif mempertanyakan strategi pemerintah kota untuk menurunkan proporsi belanja pegawai hingga mencapai batas 30 persen.

"Ini agenda fiskal bersama antara eksekutif dan legislatif. Karena itu langkahnya kami lakukan bertahap, terukur, dan berkelanjutan," ujarnya.

Berdasarkan data APBD Induk 2026, proporsi belanja pegawai Kota Singkawang tercatat sekitar 36,7 persen dari total belanja, di luar Tunjangan Profesi Guru (TPG). Setelah dilakukan rasionalisasi, termasuk penghentian TPP tambahan pada gaji ketiga belas, angka tersebut turun menjadi sekitar 33,9 persen atau berkurang 2,8 poin persentase.

Meski demikian, angka tersebut masih berada di atas batas 30 persen. Pemerintah kota pun masih perlu melakukan pengendalian lanjutan dengan tetap memperhatikan kebutuhan aparatur, kewajiban pelayanan dasar, dan kemampuan fiskal daerah.

Di tengah kebijakan penyesuaian tersebut, Alhatip memastikan hak TPP reguler ASN tetap dibayarkan selama 12 bulan. Rasionalisasi tidak menyasar komponen TPP reguler, melainkan hanya tambahan 50 persen yang melekat pada gaji ketiga belas.

Sementara itu, tambahan TPP sebesar 50 persen pada pembayaran gaji keempat belas atau tunjangan hari raya (THR) telah direalisasikan.

Dijelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2026, penganggaran TPP ASN bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan direncanakan untuk 14 bulan.

Rinciannya, 12 bulan merupakan TPP reguler yang bersifat wajib, sedangkan dua bulan tambahan berupa TPP THR dan TPP gaji ketiga belas masing-masing sebesar 50 persen dari TPP satu bulan. Kedua komponen tambahan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

"Komponen tambahan itu tidak dapat dilepaskan dari kondisi fiskal masing-masing daerah," ujarnya.

Alhatip juga menyebutkan, kebijakan serupa dilakukan sejumlah pemerintah daerah lain sebagai bagian dari upaya memenuhi ketentuan belanja pegawai dan merespons tekanan fiskal, termasuk dampak pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Yang tidak kalah penting, hasil rasionalisasi anggaran tersebut diarahkan kembali untuk membiayai program prioritas masyarakat. Di antaranya pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengelolaan persampahan, serta pembangunan infrastruktur publik.

Alhatip memahami bahwa penyesuaian penghasilan dapat menimbulkan kekecewaan di kalangan ASN. Ia memastikan aspirasi dan masukan dari para aparatur tetap dihormati melalui ruang komunikasi yang terbuka.

"Pengelolaan APBD mengharuskan kami menyeimbangkan penghargaan atas pengabdian aparatur dengan tanggung jawab membiayai pelayanan publik dan pembangunan bagi seluruh masyarakat," katanya.

Baginya, penataan belanja pegawai bukan sekadar persoalan menurunkan angka dalam laporan keuangan. Lebih dari itu, pemerintah daerah dituntut memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat bagi masyarakat luas.

"Tujuan penataan belanja pegawai bukan semata-mata menurunkan angka, melainkan menjaga agar APBD tetap terkendali, pelayanan publik berjalan, dan manfaat anggaran dapat dirasakan seluas-luasnya bagi masyarakat," pungkas Alhatip.

Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • TPP Tambahan Dipangkas, Pemkot Singkawang Prioritaskan Pelayanan Masyarakat
  • TPP Tambahan Dipangkas, Pemkot Singkawang Prioritaskan Pelayanan Masyarakat
  • TPP Tambahan Dipangkas, Pemkot Singkawang Prioritaskan Pelayanan Masyarakat
  • TPP Tambahan Dipangkas, Pemkot Singkawang Prioritaskan Pelayanan Masyarakat
  • TPP Tambahan Dipangkas, Pemkot Singkawang Prioritaskan Pelayanan Masyarakat
  • TPP Tambahan Dipangkas, Pemkot Singkawang Prioritaskan Pelayanan Masyarakat