VIRAL Pembacokan Di Lokasi Ilegal Driling Petiduran, APH Disorot: Kapolda Jambi Diminta Turun Tangan.
SAROLANGUN, Wartapembaruan.co.id – Viral di sejumlah media sosial peristiwa dugaan pembacokan yang melibatkan pekerja aktivitas pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) di Desa Petiduran, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun, memunculkan tanda tanya besar terhadap pengawasan dan penegakan hukum di kawasan tersebut.
Bukan hanya peristiwa kekerasan yang menjadi sorotan, tetapi juga maraknya aktivitas pengeboran minyak ilegal yang disebut-sebut telah lama beroperasi di wilayah Mandiangin Timur.
Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Kasatreskrim Polres Sarolangun, IPTU Rimhot Nainggolan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penanganan perkara tersebut berada di Polsek Mandiangin dan meminta media mengonfirmasi langsung kepada Kapolsek. Ia kemudian memberikan nomor kontak Kapolsek Mandiangin, HM Sihombing.
Namun, ketika dikonfirmasi lebih lanjut melalui pesan WhatsApp, Kapolsek HM Sihombing hanya membaca pesan tanpa memberikan jawaban.
Sikap tanpa penjelasan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan publik. Terlebih, kasus kekerasan ini terjadi di tengah aktivitas pengeboran minyak ilegal yang berdasarkan informasi dari sejumlah sumber disebut semakin marak di Desa Petiduran dan sekitarnya.
Jangan Hanya PETI, Ilegal Drilling Juga Harus Ditindak
Masyarakat kini mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum dalam mengawasi aktivitas ilegal drilling yang diduga berlangsung cukup lama. Jika kegiatan tersebut benar-benar beroperasi secara terbuka, publik berhak mengetahui sejauh mana langkah pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum yang telah dilakukan.
Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo diharapkan tidak hanya fokus pada pemberantasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), tetapi juga berani menertibkan praktik pengeboran minyak ilegal yang berpotensi menimbulkan konflik, kecelakaan kerja, kebakaran, hingga kerusakan lingkungan.
Jangan sampai muncul kesan hukum hanya tajam terhadap masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap aktivitas bisnis ilegal yang diduga menghasilkan keuntungan besar.
Jika ditemukan keterlibatan oknum aparat dalam membekingi atau melindungi aktivitas tersebut, institusi Polri harus berani melakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai ketentuan hukum.
Ancaman Pidana Sudah Jelas
Aktivitas eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama atau izin yang sah bukan persoalan sepele. Ketentuan pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 52 UU Migas mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama yang sah.
Selain itu, apabila aktivitas tersebut menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, pelaku juga dapat dijerat ketentuan pidana lingkungan hidup sesuai unsur perbuatannya.
Kini publik menunggu langkah nyata Polres Sarolangun, Polsek Mandiangin, serta Kapolda Jambi. Apakah aktivitas ilegal drilling di Petiduran akan ditertibkan secara serius, atau justru terus berlangsung tanpa penindakan?
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada kasus pembacokan. Sumber persoalan di balik maraknya aktivitas ilegal drilling juga harus diusut sampai tuntas.
