Menurutnya, masih banyak upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk membela kepentingan umat Islam di Tanah Air menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci di Arab Saudi.
“Presiden Joko Widodo dapat membuka komunikasi dan diplomasi setingkat kepala negara dengan Raja Arab Saudi, Salman Salman bin Abdulaziz al-Saud, demi membahas soal kuota haji jamaah Indonesia tahun ini,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (4/6/2021).
Hidayat Nur Wahid memandang penting langkah diplomasi Presiden Joko Widodo, sekaligus sebagai bukti adanya keseriusan pemerintah dalam membela hak calon haji yang juga merupakan rakyat Indonesia.
Dikemukakan, upaya diplomasi tingkat tinggi juga telah dilakukan Negara Malaysia, melaljui Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.
Menurutnya, apabila Presiden telah melakukan diplomasi tingkat tinggi dan hasilnya kemudian diumumkan ke publik, maka umat Islam Indonesia akan menerima apapun hasilnya, karena mereka tahu bahwa pemimpinnya telah berusaha maksimal.
“Apalagi Presiden Joko Widodo memiliki hubungan yang baik dengan Raja Salman,” katanya.
Ia menambahkan, Presiden Jokowi memiliki kedekatan dengan Raja Salman, dan pernah melakukan kunjungan kenegaraan langsung ke Arab Saudi pada April 2019 dalam rangka membahas peningkatan kerja sama bidang ekonomi.
Pemerintah Arab Saudi sejauh ini belum mengumumkan kuota haji dari luar negaranya untuk ibadah haji 2021. Otoritas setempat pada pekan ini baru mengeluarkan izin masuk kepada 11 negara untuk keperluan bisnis, termasuk di antaranya wisata, tetapi bukan ibadah haji dan umrah.
Sebanyak 11 negara yang diperbolehkan masuk ke Arab Saudi itu, sebagaimana diumumkan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, adalah AS, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Perancis, Portugal, Swedia, Swiss, dan Uni Emirat Arab.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada jumpa pers virtual, Kamis (3/6/2021) mengumumkan bahwa Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji pada 2021. (yss)
