Hasil dari hearing di DPRD satu bulan yang lalu dan di pimpin langsung oleh ketua fraksi Golkar Yuhadi dan dihadiri Camat dan Lurah Tanjung Karang Barat (TKB) beserta warga perum Puri Sujana 7 dan 8, dan hadir juga Kepala Dinas Puperkim Deskrison beserta Dinas terkait.
Dalam keputusan hearing tersebut, Doni berjanji miminta waktu satu bulan dimulai pada tanggal (9/9/2021) lalu, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan.
Warga perum Puri Sujana mengeluhkan janji pengembang yang tidak tepat janji, bahkan Doni berjanji di hadapan dewan beserta seluruh orang yang hadir saat itu.
"Kami merasa tertipu oleh janjinya Haji Doni selaku penggembang, sebab ketika kami hearing, haji Doni janji dan minta tempo waktu paling lama satu bulan dan itu pun janji bukan hanya dengan warga tapi di hadapan Dewan dan Camat lurah beserta hadirin yang menghadiri acara hering pada saat itu. Kami merasa kecewa dengan janji Haji Doni yang hingga kini tak ada kejelasan," keluhnya.
"Kita akan eksekusi dan tagih janji pengembang, jika bohong akan kami laporkan ke pihak yang berwajib karena wanprestasi. Membohongi rakyat dalam rapat dengan DPRD, pengembang yang tidak taat aturan dan merugikan rakyat harus kita stop segala bentuk perizinannya," kata Yuhadi.
"Bila perlu warga bersatu untuk melapirkan ingkar janji sang pengembang," tandasnya. (Red)
