 |
| Foto : Ilustrasi |
menggunungdiduga akibat korupsi berjamaah dan merajalela, hal ini sudah berlangsung sejak lama
dan berkesinambungan secara terus menerus, 8 ormas dan LSM yang tergabung dalam Koalisi ormas
dan Lembaga peduli BUMN meminta kepada Presiden RI Joko Widodo dan Meneg BUMN Erick Tohir untuk mengganti para direksi dan komisaris WASKITA KARYA dengan orang yang memiliki Kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan integritas agar kerugian Negara tidak semakin menggurita.
Fakta dan bukti bukti kegagalan WASKITA KARYA jelas terlihat, BUMN ini memiliki hutang menumpuk
hingga puluhan Trilyun rupiah, hutang dan kerugian-kerugian nya selalu berubah dan bertambah terus
mulai 22T, 49T dan terakhir pada beberapa media WASKITA menemberikan pernyataan bahwa hutang perusahaan mencapai 54T" sementara jual asset yang dibangun dengan dana besar hanya dijual
murah ujar A.Y. Panjaitan selaku Kordinator Nasional KORLAP BUMN tersebut di Jakarta.
hingga puluhan Trilyun rupiah, hutang dan kerugian-kerugian nya selalu berubah dan bertambah terus
mulai 22T, 49T dan terakhir pada beberapa media WASKITA menemberikan pernyataan bahwa hutang perusahaan mencapai 54T" sementara jual asset yang dibangun dengan dana besar hanya dijual
murah ujar A.Y. Panjaitan selaku Kordinator Nasional KORLAP BUMN tersebut di Jakarta.
KORLAP BUMN juga akan mengirimkan surat ke Presiden agar mempertimbangkan Penggantian
Meneg BUMN Erick Tohir apabila tidak mampu membenahi BUMN KARYA khususnya WASKITA KARYA
yang semakin hari semakin membebani Keuangan Negara lanjut Panjaitan.
Meneg BUMN Erick Tohir apabila tidak mampu membenahi BUMN KARYA khususnya WASKITA KARYA
yang semakin hari semakin membebani Keuangan Negara lanjut Panjaitan.
Selain ke Presiden, Kami juga akan layangkan surat ke Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI serta Pimpinan Komisi VI DPR RI meminta agar segera melakukan Audit
dan Penyelidikan atas berbagai dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan negara Ratusan Trilyun
di BUMN, khususnya di BUMN Karya" tegas Panjaitan
dan Penyelidikan atas berbagai dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan negara Ratusan Trilyun
di BUMN, khususnya di BUMN Karya" tegas Panjaitan
Secara terpisah Aunur Rofiq selaku Ketua Umum Lembaga Informasi Masyarakat (LIM) yang juga
merupakan seknas KORLAP BUMN juga menyatakan bahwa Bangkrutnya BUMN tersebut diduga sudah terjadi sejak lama akibat salah urus patut diduga WASKITA KARYA “di korupsi berjamaah yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan”, sebab sejak tahun 2019 yang lalu BUMN
tersebut sudah merugi. “di Tahun 2019 saja secara keseluruhan tercatat hutang BUMN mencapai Rp. 1.393 Trilyun, Tahun 2020 naik menjadi Rp 1.682 Trilyun, ini terjadi sejak Erick Tohir dipercaya menjadi Menteri BUMN" Khusus Pada "PT WASKITA KARYA negara telah memberikan suntikan modal melalui PMN, padahal
pada Maret 2021 lalu sudah terbukti 5 orang jajaran Managemennya Dipidana karena kasus Proyek Fiktif, kami duga kuat modus dan operandi Belanja dan Proyek Proyek fiktif tersebutsudah menggurita dijajaran BUMN Karya tersebut dan tidak menutup kemungkinan melibatkan para Petinggi di BUMN termasuk Meneg BUMN yang menurut informasi punya kaki tangan di jajaran keuangan PT WASKITA
KARYA tersebut" terang Rofiq
merupakan seknas KORLAP BUMN juga menyatakan bahwa Bangkrutnya BUMN tersebut diduga sudah terjadi sejak lama akibat salah urus patut diduga WASKITA KARYA “di korupsi berjamaah yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan”, sebab sejak tahun 2019 yang lalu BUMN
tersebut sudah merugi. “di Tahun 2019 saja secara keseluruhan tercatat hutang BUMN mencapai Rp. 1.393 Trilyun, Tahun 2020 naik menjadi Rp 1.682 Trilyun, ini terjadi sejak Erick Tohir dipercaya menjadi Menteri BUMN" Khusus Pada "PT WASKITA KARYA negara telah memberikan suntikan modal melalui PMN, padahal
pada Maret 2021 lalu sudah terbukti 5 orang jajaran Managemennya Dipidana karena kasus Proyek Fiktif, kami duga kuat modus dan operandi Belanja dan Proyek Proyek fiktif tersebutsudah menggurita dijajaran BUMN Karya tersebut dan tidak menutup kemungkinan melibatkan para Petinggi di BUMN termasuk Meneg BUMN yang menurut informasi punya kaki tangan di jajaran keuangan PT WASKITA
KARYA tersebut" terang Rofiq
Menyimak laporan wamen MUBN II Kartika W Pebruari 2020 yang lalu "Tahun 2021 ini jauh lebih parah lagi, kalau tahun lalu hanya PT Garuda Indonesia, Perum Perumnas dan PT Waskita Karya, tapi di priode 2021 ini malah bertambah PT Krakatau Steel, PLN, PTPN juga terlilit hutang" ujar Rofiq.
Akhir 2020 yang lalu Pemerintah sudah memberikan suntikan modal alias Penyertaan Modal Negara
sebesar Rp 19,7 Trilyun untuk PT Garuda Indonesia, Perumnas, KAI, Krakatau Steel dan PTPN, itu
semua uang Rakyat dari APBN, disuntik ke BUMN yang seharusnya menyumbang APBN bukan malah
menggerogoti, bahkan kuat dugaan telah terjadi manipulasi dalam pemberian Penyertaan Modal
Negara (PMN) tersebut ke PT GARUDA Indonesia sebab sesudah di suntik modal seharusnya Saham
sebesar Rp 19,7 Trilyun untuk PT Garuda Indonesia, Perumnas, KAI, Krakatau Steel dan PTPN, itu
semua uang Rakyat dari APBN, disuntik ke BUMN yang seharusnya menyumbang APBN bukan malah
menggerogoti, bahkan kuat dugaan telah terjadi manipulasi dalam pemberian Penyertaan Modal
Negara (PMN) tersebut ke PT GARUDA Indonesia sebab sesudah di suntik modal seharusnya Saham
Swasta yg ada di PT GIAA tersebut berkurang dong, tapi informasi yang kami dapat bahwa saham non
Pemerintah tidak berkurang persentasenya" tegas Rofiq.
Kami sangat mengapresiasi Pernyataan Presiden RI kemarin (16/10/2021) di Kabupaten Manggarai
Barat NTT sebagaimana diunggah di Channel Youtube agar Meneg BUMN tidak menyunyikkan dana PMN lagi kepada BUMN yang sakit, bahkan jika perlu dibubarkan saja" tutup Rofiq selaku Sekjen Koalisi ini
Barat NTT sebagaimana diunggah di Channel Youtube agar Meneg BUMN tidak menyunyikkan dana PMN lagi kepada BUMN yang sakit, bahkan jika perlu dibubarkan saja" tutup Rofiq selaku Sekjen Koalisi ini
8 ormas dan Lembaga yang tergabung dalam KORLAP BUMN ini yakni DPP Koalisi Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK), DPP Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), DPP Lembaga Informasi Masyarakat (LIM), Pusat Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Pembangunan Daerah (PUSPERANDA), DPP Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa KAMTIBMAS (PPMK), DPP Bangkit Pemuda Indonesia (BPI) dan DPP Pemuda Pelopor Kedaulatan Bangsa (PPKB) serta DPP Gerakan Masyarakat Berangus Korupsi
(GMBK) Rencananya Koalisi ini juga akan melakukan aksi di Depan Istana dan DPR RI hari senin 22/11/2021
mendatang guna meminta Presiden segera mengganti Meneg BUMN serta ke KPK RI agar KPK serius menyidik dugaan Korupsi di jajaran BUMN tersebut.(***)
(GMBK) Rencananya Koalisi ini juga akan melakukan aksi di Depan Istana dan DPR RI hari senin 22/11/2021
mendatang guna meminta Presiden segera mengganti Meneg BUMN serta ke KPK RI agar KPK serius menyidik dugaan Korupsi di jajaran BUMN tersebut.(***)
