Rokan Hulu, Wartapembaruan.co.id -- Dinas PUPR PKPP Riau kembali mendapat sorotan, kali ini terkait Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Plang Hulu pada ruas jalan Rokan Pendalian - Dusun Batas, Kecamatan Pendalian, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Pekerjaan dengan nilai kontrak sekitar 7.688.037.165 milyar dari APBD Provinsi Riau, dikerjakan oleh Penyedia CV. Jeris Putra Riau dan Konsultan Pengawas PT. Raissa Gemilang dengan waktu pelaksanaan selama 195 hari kalender.
Namun ada yang menarik dari permasalahan ini, bukan progres positif yang didapat dari pelaksanaan proyek pekerjaan Dinas PUPR PKPP Riau ini, melainkan pekerjaan yang justru mangkrak dan terbengkalai.
Belum dapat diketahui pasti penyebabnya, lewat liputan Awak media, Selasa (17/10), mendapati kondisi pekerjaan di lapangan yang ditinggalkan begitu saja, tak ada aktivitas apapun di tempat tersebut.
Ketua LSM PKA-PPD (Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah) Rohul, Hendrian Mansyur Hasibuan, di hari yang sama mengatakan kepada wartapembaruanco bahwa harus ada pertanggung jawaban dari dinas, dalam hal ini Dinas PUPR PKPP Riau terhadap masalah ini.
"Harus ada ekspos yang detail dari dinas, karena setiap rupiah dana APBD merupakan milik rakyat yang harus jelas pertanggung jawaban nya", sebut Mansyur, sapaan akrabnya. Artinya baik teknis pekerjaan lapangan maupun administrasi kontrak dalam hal ini harus ada rilis keterangan dari Dinas PUPR PKPP Riau.
Menanggapi indikasi Penyedia Pekerjaan yang kabur, Mansyur enggan berspekulasi lebih lanjut, namun harus ada tindakan atau sanksi hukum jika terpenuhi unsur pidana nya.
"Kita tak mau berspekulasi, harus ada rilis yang jelas dari PUPR Provinsi, baru kita tuntut tindak lanjuti secara hukum untuk Penyedia Pekerjaan nya", tambah Mansyur lagi.
Mansyur juga mengatakan harus ada audit dari Inspektorat Provinsi Riau, bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau, agar ada tindak lanjut atas dasar laporan hasil audit temuan masalah pekerjaan tersebut."Biar terang benderang permasalahan nya, dan ada langkah hukum dan efek jera bagi pihak yang bermain di belakang proyek pekerjaan ini", terang Mansyur lagi.
Sementara itu, mulai dari Kadis PUPR PKPP Riau, M. Arif Setiawan sampai salah satu pejabat eselon IV di Dinas PUPR PKPP, Hartono enggan merespon konfirmasi dari lewat saluran chat WhatsApp.(Rahmat)
