Ketua Umum FORSIMEMA-RI Soroti Akses Media ke Humas Peradilan, Tegaskan Pentingnya Integritas dan Sinergitas
Jakarta, Wartapembaruan.co.id – Integritas adalah konsistensi antara pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan yang sesuai dengan hati nurani serta norma yang berlaku. Nilai ini menjadi kunci dalam mencegah terjadinya korupsi dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Namun, integritas bukan berarti menciptakan sistem kerja yang rumit dan berbelit, terutama dalam hal hubungan antara institusi peradilan dan media.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri, menyusul kunjungan kerjanya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin, 4 Agustus 2025.
Dalam kunjungannya, Syamsul menyoroti prosedur yang dinilai terlalu berbelit ketika awak media hendak menemui Juru Bicara Humas PN Jakarta Selatan. Wartawan harus terlebih dahulu mendaftar melalui Pelayanan Satu Terpadu Pengadilan (PSTP), mengikuti antrean, dan melalui sejumlah tahapan administratif hanya untuk bertemu dengan pejabat humas.
“Kami menghargai adanya sistem, tetapi jangan sampai prosedur tersebut menjadi penghalang sinergitas antara media dan peradilan,” ujar Syamsul Bahri, Selasa (5/8/2025). Ia menekankan bahwa keberadaan media adalah bagian dari fungsi kontrol publik serta sarana untuk menyampaikan informasi hukum secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat.
Syamsul juga menyampaikan harapan kepada Ketua Mahkamah Agung (KMA) YM Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., serta Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial YM H. Suharto, S.H., M.Hum., agar memperhatikan akses kemitraan media dengan humas peradilan. Ia meminta agar tidak ada kesan pilih kasih terhadap media yang ingin bersinergi melalui kelompok kerja (Pokja) FORSIMEMA-RI.
“Sinergitas, transparansi, dan akuntabilitas yang selama ini digaungkan oleh KMA bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan secara nyata dalam pelayanan informasi publik di lembaga peradilan,” tegasnya.
Menurutnya, integritas di era efisiensi saat ini harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memudahkan akses informasi serta menciptakan iklim komunikasi yang terbuka, kondusif, dan bersahabat, tanpa menghilangkan aspek profesionalisme dan keamanan institusi.
Penulis: Syamsul Bahri
Ketua Umum FORSIMEMA-RI
(Alred)
.
