Pertemuan Mendadak DPRD dan PT SAS Picu Amarah Warga: “Kami Tidak Butuh Dialog Ulang, Kami Butuh Sikap Tegas!"
Jambi, Wartapembaruan.co.id – Pertemuan mendadak antara PT SAS dengan pimpinan DPRD Provinsi Jambi pada Jumat (03/10/2025) justru memicu gelombang kekecewaan masyarakat. Agenda yang digelar dihadiri Ketua DPRD Provinsi Hafiz Fattah, Wakil Ketua I DPRD Ivan Wirata, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi, serta sejumlah warga Aur Kenali dan Mendalo Darat.
Namun, bukannya menghadirkan solusi, forum itu dianggap melanggar kesepakatan yang telah dibangun bersama Gubernur Jambi. Informasi yang dihimpun, warga baru diberi kabar hanya dua jam sebelum acara dimulai, tanpa adanya surat undangan resmi dari DPRD maupun koordinasi dengan Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) sebagai representasi masyarakat.
Dalam video yang beredar, warga tegas menolak dialog. “Kami hadir hanya untuk memastikan tidak ada dialog. Karena yang harus ditindaklanjuti sekarang adalah adu data PT SAS mengenai rencana aktivitas mereka di stokpile, bukan forum obrolan baru,” tegas Dlomiri, salah satu tokoh warga.
Warga menyebutkan bahwa dialog formal sudah pernah digelar atas fasilitasi Gubernur Jambi. Karena itu, langkah DPRD memediasi kembali justru dinilai melemahkan posisi rakyat. “Peran DPRD seharusnya bukan jadi mediator perusahaan, tapi menyatakan sikap jelas: menolak stokpile PT SAS,” ungkap perwakilan masyarakat dengan nada kecewa.
Kekecewaan semakin bertambah ketika warga melihat adanya keterlibatan salah satu petinggi ormas dan perwakilan media tertentu dalam forum tersebut. Mereka mempertanyakan legitimasi kehadiran pihak-pihak yang dianggap tidak relevan. “Ada kepentingan apa mereka di sini? Ini bukan ruang untuk pencitraan, ini menyangkut nasib hidup warga,” sindir seorang peserta.
Warga menduga ada motif lain di balik langkah DPRD menggelar pertemuan tertutup dan terburu-buru tersebut. Dugaan ini muncul karena perusahaan seakan mendapat ruang untuk kembali ‘menguji perlawanan warga’, sementara tuntutan utama masyarakat justru diabaikan.
“Yang kami butuhkan dari DPR bukan memediasi pertemuan, tapi berdiri bersama rakyat. Jangan malah membuka ruang baru yang berpotensi melemahkan sikap penolakan kami,” tegas Dlomiri.
Rencana pembangunan stokpile PT SAS memang sejak awal menuai protes keras. Warga menilai keberadaan stokpile tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial. Langkah DPRD yang dianggap “main dua kaki” kini semakin memperuncing ketegangan antara masyarakat, perusahaan, dan lembaga legislatif.
Publik pun kini menunggu: apakah DPRD berani berdiri di sisi rakyat, atau justru memilih melanggengkan kepentingan korporasi.
