Belajar atau Bertahan Hidup, Haruskah Menjadi Pilihan?

OPINI, Wartapembaruan.co.id - Dunia pendidikan dan media sosial baru-baru ini diguncang oleh kabar pilu mengenai seorang siswa yang nekat mengakhiri hidupnya. Pemicunya sangat sederhana namun menyayat hati yakni ketidakmampuan ekonomi untuk membeli alat tulis sekolah.

Kisah ini viral setelah diunggah oleh kerabat dan tetangga korban, memicu gelombang simpati sekaligus kemarahan publik terhadap potret kemiskinan yang masih menghimpit akses pendidikan di Indonesia.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, kejadian seorang siswa sekolah dasar (SD) di Ngada, NTT, diduga mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli buku dan pena adalah kegagalan banyak faktor di NTT. KompasTV, Rabu (4/2/2026).

Kronologi Singkat Beban Mental di Balik "Tugas Sekolah"

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban diduga merasa tertekan karena tertinggal dalam pelajaran akibat tidak memiliki perlengkapan dasar seperti buku tulis dan pena. Korban merasa malu di hadapan teman-temannya karena tidak dapat mengikuti instruksi guru secara maksimal. Kondisi ekonomi keluarga sebagai penyebab utamanya. Orang tua korban mengalami kesulitan finansial yang hebat, sehingga kebutuhan sekolah terpaksa dinomorduakan setelah kebutuhan makan.  Puncak keputusasaan terjadi saat korban merasa tidak memiliki jalan keluar untuk tuntutan tugas sekolah yang terus menumpuk tanpa sarana yang memadai.

Tamparan Keras Dunia Pendidikan

Tragedi ini menjadi tamparan keras bagi banyak pihak. Di tengah narasi digitalisasi pendidikan dan bantuan operasional sekolah (BOS), nyatanya masih ada "lubang" besar yang membuat anak-anak dari keluarga prasejahtera terjatuh.

Faktor kemiskinan menjadikan anak-anak seringkali memendam beban ekonomi keluarga sendirian karena takut dihakimi atau dirundung (bully) oleh teman sebaya. Semua rasa dipendamnya sendiri mengikuti pola berfikir anak- anak dan solusi yang menurutnya logis. 

Terkadang, pihak sekolah atau lingkungan sekitar tidak menyadari bahwa masalah sekecil "alat tulis" bisa menjadi gunung es masalah bagi seorang anak. Padahal. pendidikan seharusnya menjadi tangga untuk keluar dari kemiskinan, bukan justru menjadi beban yang memutus harapan hidup seorang anak.

Seruan  dari berbagai pihakpun berdatangan. Seruan  agar pemerintah dan pihak sekolah lebih proaktif dalam memantau kondisi siswa secara personal, bukan hanya secara akademis. Bantuan pendidikan seharusnya tidak hanya berhenti pada biaya SPP, tetapi juga perlengkapan harian.

Salah Sasaran Anggaran Negara?

Beberapa waktu terakhir ini, rakyat merasa kecewa akan kebijakan politik Luar Negeri pemerintah Indonesia yang bergabung dengan keanggotaan lembaga Internasional yang diinisiasi oleh Presiden

Amerika Serikat Donald Trump yang mengumumkan penyelesaian konflik di Jalur Gaza, Palestina dengan lembaganya bernama Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.

Anggota BoP terdiri dari 26 anggota termasuk negara-negara Arab, Israel, dan Indonesia.  Dan untuk menjadi anggotanya Indonesia harus menyiapkan 

alokasi anggaran sekitar 17 triliunan rupiah.  Anggaran  yang tak kecil untuk bergabung, duduk bersama Israel yang menduduki Palestina dan menyelesaikan masalah Palestina? Sebuah kebijakan politik Luar Negeri yang disayangkan banyak pihak akan aroma keberpihakan Indonesia kepada Israel.

Sedangkan kebijakan Dalam Negeri yang menyedot anggaran Belanja negara sangat besar adalah program MBG. Program yang diharapkan banyak memberi manfaat dengan target memberikan gizi yang dibutuhkan anak sekolah, justru memunculkan banyak persoalan yang sampai detik ini menyisakan banyak PR. Dari sisi penyediaan menu yang sudah tak layak makan sampai berbagai kasus keracunan MBG di berbagai wilayah negeri. Padahal anggaran biaya untuk biaya MBG lebih dari 1 trilliun per harinya. Wajar banyak pihak yang menyoroti berbagai masalah pada pembagian MBG ini dan menyarankan memberikan uangnya saja agar keluarga dapat mengolah sendiri menu bergizi yang dibutuhkan.

Kedua contoh kebijakan ini banyak mendapatkan sorotan publik, apalagi disandingkan dengan  kasus tragis bocah SD yang tak mampu membeli buku tulis dan alat tulisnya karena kemiskinan yang membelit  ayah dan ibunya.

Satu nyawa anak sekolah yang hilang karena kemiskinan sebagai noda hitam bagi konstitusi yang mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Sehingga diharapkan tragedi ini tidak hanya menjadi berita viral yang hilang dalam satu malam. Perlu ada perombakan nyata dalam penyaluran bantuan pendidikan agar lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan mikro siswa. Jangan sampai ada lagi anak bangsa yang harus memilih antara "belajar" atau "bertahan hidup", sementara di gedung-gedung tinggi, angka-angka triliunan rupiah hanya dianggap sebagai statistik belaka.

Apabila dibandingkan dengan Pengelolaan APBN Islam, maka Islam menganut prinsip sentralisasi. Artinya, dana dari seluruh wilayah ditarik ke Pusat, kemudian didistribusikan ke masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhannya, bukan berdasarkan jumlah pemasukannya. Jika ada daerah yang sedang membangun dan membutuhkan dana besar, sementara pemasukannya tidak sebesar yang dibutuhkan, maka negara dapat mensubsidi daerah tersebut. Dengan cara ini, tidak ada satu alokasi anggaran pun yang menguap atau tidak tepat sasaran. Pemerataan pembangunan pun dapat dilakukan dengan baik sehingga tidak ada ketimpangan antardaerah.

Secara teknis jumlah kebutuhan negara dapat diperhitungkan secara matang oleh Kepala Negara dengan dibantu oleh para aparaturnya. Program-program negara yang sifatnya tidak mendesak dapat ditangguhkan untuk melakukan efisiensi. Bahkan produksi atas SDA bisa dilakukan berdasarkan kebutuhan hajat hidup masyarakat, bukan semata-mata untuk kerakusan sektor ekonomi, sehingga menjadi bisnis layaknya kapitalisme. Negara wajib memangkas pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, seperti kunjungan-kunjungan hanya untuk kesenangan pejabat semata, apalagi harus menginap di hotel berkelas, dan sebagainya. Prinsipi efisiensi harus dilihat dari kacamata efektivitas teknis dan manejemen sehingga berdampak pada kemaslahatan masyarakat. 

Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan APBN berdasarkan syariah Islam mutlak membutuhkan individu yang amanah dan sistem Islam.

Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan APBN syariah selain bertumpu pada individu yang bertakwa, amanah dan berintegritas tinggi; juga bergantung pada sistem pemerintahan Islam yang menerapkan syariah secara kâffah. Penerapan prinsip-prinsip APBN tersebut dapat menjadi instrumen yang tidak hanya efektif dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan bagi seluruh rakyat dan warga negara Islam, baik Muslim maupun kafir yang menjadi warga negara serta menjadi rahmat bagi seluruh alam.