Warga Aur Kenali Melawan, Walikota Akui Rencana Stockpile PT SAS Langgar Tata Ruang
Jambi, Wartapembaruan.co.id — Penolakan terhadap rencana pembangunan stockpile dan jalan khusus milik PT Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) di kawasan Aur Kenali dan Mendalo Darat semakin menguat. Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) bersama pendamping lingkungan dari WALHI Jambi mendatangi rumah dinas Walikota Jambi, Senin (18/5/2026), menuntut penghentian aktivitas yang dinilai mengancam ruang hidup warga.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan warga menegaskan bahwa konflik hingga kini dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Status quo yang berlangsung dinilai justru memperbesar keresahan masyarakat terhadap potensi masuknya aktivitas industri di tengah kawasan padat pemukiman dan lahan pertanian.
Warga juga mengungkap dugaan upaya perusahaan membangun pengaruh di tengah masyarakat melalui pemasangan lampu penerangan berlabel PT SAS. Langkah itu dinilai sebagai strategi memecah solidaritas warga yang selama ini kompak menolak proyek stockpile dan jalan khusus.
Situasi ini memantik sorotan tajam terhadap dugaan permainan korporasi di tengah lemahnya kepastian hukum dan pengawasan tata ruang.
Dalam pertemuan itu, Walikota Jambi Maulana secara terbuka mengakui bahwa lokasi yang direncanakan untuk stockpile dan jalan khusus tidak sesuai peruntukannya dalam RTRW Kota Jambi. Kawasan tersebut disebut diperuntukkan bagi pertanian dan pemukiman, bukan aktivitas industri.
Pernyataan itu memperkuat dugaan adanya potensi pelanggaran tata ruang dalam rencana proyek PT SAS.
“Keselamatan rakyat adalah prioritas utama,” tegas Walikota di hadapan warga dan pendamping lingkungan.
Tak hanya itu, Pemerintah Kota Jambi juga berjanji akan mengganti fasilitas penerangan yang dipasang pihak perusahaan dengan infrastruktur resmi pemerintah agar pelayanan publik tidak dijadikan alat pengaruh korporasi.
Direktur WALHI Jambi menilai persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi izin, melainkan ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.
“Ketika kawasan pemukiman dan pertanian dipaksakan menjadi wilayah industri, maka yang dikorbankan adalah keselamatan rakyat. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi,” tegasnya.
BPR dan WALHI mendesak Pemerintah Kota Jambi segera mengambil langkah konkret menghentikan seluruh rencana aktivitas stockpile dan jalan khusus di Aur Kenali dan Mendalo Darat sebelum konflik sosial dan ancaman lingkungan semakin meluas.
