Aksi Jilid III Serikat Mahasiswa Jambi Hanya Ditemui Sekwan, Mahasiswa Kritik Absennya Pimpinan DPRD
JAMBI, Wartapembaruan.co.id – Serikat Mahasiswa Jambi (SMJ) kembali menggelar Aksi Jilid III di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (23/6/2026). Aksi yang diikuti berbagai elemen mahasiswa tersebut kembali menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan nasional yang dinilai perlu dievaluasi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa poin tuntutan, di antaranya evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), efektivitas pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta penguatan supremasi sipil. Tuntutan tersebut merupakan kelanjutan dari aspirasi yang sebelumnya telah disampaikan dalam aksi terdahulu.
Namun, jalannya aksi diwarnai kekecewaan dari massa mahasiswa. Pasalnya, tidak ada satu pun unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang hadir menemui peserta aksi. Aspirasi mahasiswa hanya diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), sementara pimpinan lembaga legislatif yang dianggap sebagai representasi rakyat tidak hadir di lokasi.
Presiden Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin (STS) Jambi, Abel Gaesca Sandya, yang juga menjadi salah satu inisiator Serikat Mahasiswa Jambi, menyampaikan kritik terhadap ketidakhadiran pimpinan DPRD tersebut.
“Jika pimpinan DPRD Provinsi Jambi tidak mau menemui mahasiswa yang datang menyampaikan aspirasi rakyat secara langsung, maka lebih baik mundur dari jabatannya. Mereka dipilih oleh rakyat, digaji dari uang rakyat, dan seharusnya bekerja untuk rakyat. Jangan hanya hadir saat membutuhkan suara rakyat, tetapi menghilang ketika rakyat datang membawa aspirasi,” ujar Abel dalam orasinya.
Menurutnya, kehadiran pimpinan DPRD tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan merupakan bentuk penghormatan terhadap proses demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa hadir bukan untuk menciptakan konflik, tetapi menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
“Kami datang membawa gagasan, data, dan kegelisahan masyarakat. Yang kami harapkan hanyalah kesediaan wakil rakyat untuk mendengar secara langsung. Ketika ruang dialog ditutup, maka kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan akan semakin terkikis,” lanjutnya.
Serikat Mahasiswa Jambi menyatakan bahwa gerakan tersebut tidak akan berhenti pada satu momentum aksi semata. Mereka menegaskan komitmen untuk terus mengawal berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat serta memastikan aspirasi publik dapat tersampaikan.
Mahasiswa juga berharap DPRD Provinsi Jambi dapat menunjukkan komitmennya sebagai rumah rakyat dengan membuka ruang dialog yang lebih terbuka, termasuk menghadirkan unsur pimpinan lembaga saat masyarakat maupun mahasiswa menyampaikan aspirasi secara konstitusional.
Sebelumnya, DPRD Provinsi Jambi disebut telah menyatakan komitmen untuk membuka ruang komunikasi dan diskusi berkala bersama mahasiswa dan organisasi kepemudaan.
“Perjuangan ini bukan tentang mahasiswa semata. Ini tentang bagaimana suara rakyat dihargai. Ketika wakil rakyat enggan mendengar rakyatnya sendiri, maka yang dipertanyakan bukan lagi tuntutan kami, melainkan komitmen mereka terhadap amanah yang diberikan rakyat,” tutup Abel.
