Dr. Mansur: Transparansi Pemerintah Kunci Meredam Gejolak Akibat Kenaikan BBM
Foto: Dr. Mansur, M., S.H., M.M., Dosen Pascasarjana Universitas Yapis Papua, Jayapura. (Dok-Istimewa)
Jayapura, Wartapembaruan.co.id - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp16.500 per liter memicu berbagai respons di tengah masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi perbincangan luas dan memunculkan aksi demonstrasi di sejumlah daerah yang melibatkan mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Menanggapi perkembangan tersebut, Dr. Mansur, M., S.H., M.M., Dosen Pascasarjana Universitas Yapis Papua, Jayapura, menilai bahwa setiap rezim pemerintahan memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengambil kebijakan publik. Menurutnya, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh karakter, gaya kepemimpinan, serta metode komunikasi yang diterapkan oleh masing-masing pemimpin.
"Dalam teori manajemen disebutkan bahwa inti dari manajemen adalah kepemimpinan, sedangkan inti dari kepemimpinan adalah koordinasi dan komunikasi. Karena itu, setiap pemimpin memiliki cara yang berbeda dalam mengelola negara dan mengambil keputusan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2026).
Menurut Dr. Mansur, sejarah kepemimpinan nasional menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam pengambilan kebijakan. Sebagian pemimpin lebih mengedepankan komunikasi publik dan koordinasi yang intensif sebelum mengambil keputusan strategis. Sementara yang lain lebih memilih mengambil langkah cepat berdasarkan pertimbangan teknis dan analisis yang matang.
Dr. Mansur menilai bahwa substansi persoalan yang dirasakan masyarakat saat ini bukan semata-mata terkait kenaikan harga BBM, melainkan kondisi ekonomi secara keseluruhan.
Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan, memperluas kesempatan kerja, menjaga daya beli, serta menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan barang maupun jasa.
"Yang dibutuhkan rakyat bukan hanya harga BBM yang murah, tetapi ekonomi yang sehat sehingga masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Lapangan kerja tersedia, daya beli terjaga, dan aktivitas ekonomi berjalan dengan baik," katanya.
Ia menambahkan bahwa kondisi ekonomi yang masih dirasakan lesu di berbagai daerah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Selain itu, isu kebocoran anggaran dan praktik korupsi yang masih menjadi perhatian publik turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam pandangannya, masyarakat juga masih menantikan realisasi berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berbagai janji pembangunan ekonomi yang disampaikan selama masa kampanye hingga awal pemerintahan masih menjadi harapan besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan langkah-langkah konkret yang dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat.
"Publik menunggu implementasi program yang mampu membuka lapangan kerja secara luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan tersebut masih sangat besar," ungkapnya.
Terkait kenaikan harga Pertamax non-subsidi, Dr. Mansur menilai pemerintah perlu menyampaikan penjelasan yang lebih terbuka kepada masyarakat mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan tersebut.
Apabila kenaikan harga dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal negara, memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau memenuhi kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo, maka informasi tersebut perlu disampaikan secara jelas kepada publik.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka akan membantu masyarakat memahami alasan di balik kebijakan yang diambil serta mengurangi munculnya spekulasi maupun kesalahpahaman.
"Pemerintah perlu menjelaskan secara rinci alasan kebijakan tersebut. Ketika masyarakat memahami tujuan dan manfaatnya, maka dukungan publik akan lebih mudah diperoleh," jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan lembaga perwakilan rakyat dalam proses pembahasan kebijakan strategis sehingga setiap keputusan memiliki legitimasi yang kuat dan dapat dipahami secara luas oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Dr. Mansur menilai bahwa pemerintah saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Di antaranya adalah upaya memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, meningkatkan efektivitas berbagai program prioritas nasional, serta memastikan setiap kebijakan strategis dapat diterima masyarakat melalui komunikasi yang baik.
Menurutnya, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh cara pemerintah menjelaskan dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat.
"Komunikasi publik yang baik merupakan bagian penting dari keberhasilan sebuah kebijakan. Rakyat perlu memahami tujuan, manfaat, dan dampak dari setiap keputusan yang diambil pemerintah," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Mansur juga menyinggung praktik tata kelola pemerintahan di sejumlah negara maju seperti Jepang, Tiongkok, dan beberapa negara Eropa. Menurutnya, budaya tanggung jawab publik di negara-negara tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas pemerintahan.
Ia menilai bahwa akuntabilitas dan keberanian pejabat publik untuk bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil merupakan nilai yang patut menjadi perhatian dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik.
Di tengah berbagai dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang, Dr. Mansur berharap Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas nasional serta terus bergerak menuju kemajuan.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga persatuan, mendukung pembangunan, serta mengedepankan dialog konstruktif dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah.
"Harapan kita semua adalah Indonesia tetap aman, damai, dan sejahtera. Setiap kebijakan yang diambil hendaknya berorientasi pada kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa," tuturnya.
Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi salah satu isu yang menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebijakan ekonomi, transparansi pemerintah, dan kebutuhan masyarakat. Ke depan, komunikasi yang efektif dan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat akan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Jaya selalu Indonesia. Semoga bangsa ini senantiasa aman, sentosa, dan sejahtera," pungkasnya.
