Polemik SHGB PT BSS Memanas, Ratusan Warga Tugujaya Geruduk ATR/BPN Bogor, Pertanyakan Dasar Perpanjangan Hak
Bogor, Wartapembaruan.co.id – Polemik lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Bahana Sukma Sejahtera (BSS) kian memanas. Setelah menggelar aksi di Kantor Desa Tugujaya, Kecamatan Cigombong, beberapa hari lalu, ratusan warga penggarap kembali turun ke jalan dengan menggeruduk Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, Kamis (4/6/2026).
Aksi massa kali ini bukan sekadar menyampaikan aspirasi. Warga secara terbuka mempertanyakan dugaan keterlibatan ATR/BPN dalam proses pengajuan kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT BSS yang menurut mereka telah berakhir sejak tahun 2014.
Dengan membawa spanduk dan meneriakkan tuntutan, warga mendesak ATR/BPN membuka seluruh dokumen yang menjadi dasar pengajuan kembali hak atas lahan yang selama bertahun-tahun mereka garap dan manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari.
“Kami ingin kejelasan. Siapa yang merekomendasikan, siapa yang menandatangani, dan atas dasar apa SHGB itu diajukan kembali. Jangan sampai hak masyarakat dikorbankan untuk kepentingan segelintir pihak,” tegas salah satu perwakilan warga di hadapan pejabat BPN.
Warga menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses administrasi pertanahan yang berpotensi membuka jalan bagi perusahaan untuk kembali menguasai lahan yang saat ini dikuasai dan digarap masyarakat. Dugaan tersebut memicu kecurigaan adanya proses yang tidak transparan dan berpotensi merugikan warga.
Ketegangan sempat terjadi saat massa meminta jawaban tegas dari pihak ATR/BPN. Namun hingga aksi berlangsung, warga mengaku belum memperoleh penjelasan yang dianggap memuaskan terkait status hukum lahan maupun proses pengajuan SHGB tersebut.
Aksi mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga berita ini ditayangkan, massa masih bertahan di lokasi dan menegaskan akan terus memperjuangkan hak mereka sampai ada kejelasan dari ATR/BPN maupun pihak PT BSS.
Konflik agraria ini diperkirakan masih akan berlanjut dan berpotensi menjadi sorotan publik apabila pemerintah tidak segera membuka secara transparan seluruh proses administrasi yang menjadi sumber sengketa.
