Ramai Isu Purbaya Diganti, Mantan Menkeu: Ini Perlawanan terhadap Paradigma Ekonomi Baru

JAKARTA, Wartapembaruan.co.id – Di tengah ramainya isu pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai kabar tersebut tidak sekadar spekulasi politik.

Menurut dia, isu yang berkembang di ruang publik itu merupakan bentuk perlawanan terhadap paradigma ekonomi baru yang sedang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Fuad mengatakan hingga saat ini tidak ada dasar yang kuat untuk mengaitkan Purbaya dengan rencana pergantian jabatan. Sepanjang pengetahuannya, tidak pernah ada pembahasan resmi di lingkungan pemerintahan mengenai pergantian Menteri Keuangan.

Karena itu, ia menilai kemunculan isu tersebut lebih berkaitan dengan dinamika perubahan arah kebijakan ekonomi yang tengah didorong pemerintah. 

Sejumlah kebijakan baru yang memperkuat peran negara dalam pengelolaan ekonomi, menurut dia, mulai memunculkan resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama.

"Saya tidak melihat ada dasar yang kuat terkait isu pergantian itu. Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada pembahasan resmi mengenai penggantian Menteri Keuangan," kata Fuad dalam Forum Ekonom Konstitusi bertajuk Masa Depan Rupiah dan Paradigma Baru di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurut Fuad, setiap perubahan besar dalam kebijakan ekonomi hampir selalu diiringi penolakan dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.

Kondisi tersebut, kata dia, merupakan bagian dari proses transisi menuju model pembangunan ekonomi yang berbeda dari sebelumnya.

Dalam kesempatan itu, Fuad juga mengingatkan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berpijak pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ia menegaskan bahwa perdebatan mengenai konsep ekonomi tidak perlu terjebak pada pertentangan antara neoliberalisme dan sosialisme.

"Kalau kita sendiri tidak memegang konstitusi kita, lalu siapa lagi yang akan menjaganya? Yang paling penting adalah menjalankan amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujarnya.

Fuad turut mendukung gagasan ekspor melalui satu pintu yang saat ini sedang didorong pemerintah. 

Menurut dia, kebijakan tersebut dapat memperkuat pengawasan terhadap devisa hasil ekspor sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya nasional.

Ia menjelaskan bahwa selama ini sebagian devisa hasil ekspor Indonesia masih banyak tersimpan di luar negeri. 

Akibatnya, manfaat ekonomi yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk kepentingan pembangunan nasional menjadi tidak optimal.

"Kebijakan ekspor satu pintu akan memperkuat cadangan devisa, meningkatkan penerimaan negara, serta mempertegas pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945," kata Fuad.

Selain berpotensi memperkuat nilai tukar rupiah, kebijakan tersebut diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Dengan pengelolaan devisa yang lebih baik, pemerintah dinilai memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai pembangunan dan memperkuat sektor-sektor strategis.

Lebih lanjut, Fuad meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berbagai spekulasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian. 

Ia menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar, namun harus disikapi secara proporsional dan berdasarkan fakta.

"Saya melihat isu-isu seperti ini lebih merupakan upaya menciptakan kondisi tertentu. 

Selama kebijakan yang dijalankan bertujuan memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah harus tetap konsisten menjalaninya," ujar Fuad.

Menurut dia, fluktuasi nilai tukar rupiah juga merupakan bagian dari dinamika ekonomi global yang lazim terjadi. 

Namun, penguatan fondasi ekonomi nasional tetap harus menjadi prioritas melalui peningkatan kemandirian energi, optimalisasi sumber daya alam, dan penguatan penerimaan negara.

Karena itu, Fuad meminta pemerintah tetap teguh menjalankan agenda transformasi ekonomi yang telah dirancang. 

Ia menilai keberhasilan perubahan paradigma ekonomi akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan Indonesia pada masa mendatang. *