Tak Mau Sekadar Terima Bantuan, STN Tawarkan Diri Jadi Operator Agribisnis Nasional

JAKARTA, Wartapembaruan.co.id – Serikat Tani Nelayan (STN) menyatakan tidak ingin hanya menjadi penerima manfaat berbagai program pemerintah di sektor pertanian. 

Organisasi tersebut justru menawarkan diri untuk mengambil peran lebih strategis sebagai operator agribisnis yang membantu menjembatani pelaksanaan kebijakan pertanian dari tingkat pusat hingga ke petani di lapangan.

Gagasan tersebut disampaikan Pimpinan Pusat STN saat melakukan audiensi dan diskusi dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Senin (22/6/2026). 

Dalam pertemuan itu, STN memaparkan konsep Social Agribusiness Operator (SAO) sebagai model kemitraan yang diharapkan mampu memperkuat efektivitas pembangunan pertanian nasional.

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu dihadiri Ketua Umum PP STN Ahmad Rifa'i, S.H., Deputi Bidang Politik Samsudin Saman, dan Deputi Bidang Tani Rinaldi, S.Sos., S.H.

Mereka diterima Direktur Aneka Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Dyah Susilokarti, M.P., bersama tiga pejabat lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Ketua Umum PP STN Ahmad Rifa'i mengatakan, pembahasan awal berfokus pada kondisi produksi pertanian dan berbagai persoalan yang masih dihadapi petani. 

Namun diskusi kemudian berkembang pada isu-isu strategis lain, termasuk pelaksanaan program Brigade Pangan yang saat ini menjadi salah satu program unggulan Kementerian Pertanian.

Menurut Ahmad, pengalaman STN mendampingi masyarakat tani di sejumlah daerah menunjukkan bahwa banyak kebijakan pemerintah yang memerlukan dukungan kelembagaan agar implementasinya berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kami melihat pembangunan pertanian membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan organisasi yang memiliki kedekatan dengan petani. Karena itu, STN menawarkan diri untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam pelaksanaan program-program pertanian,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Tani PP STN Rinaldi mendapat ruang untuk memaparkan berbagai persoalan mendasar yang masih membelit sektor pertanian nasional sekaligus menyampaikan konsep Social Agribusiness Operator.

Menurut Rinaldi, tantangan utama petani saat ini masih berkisar pada keterbatasan akses lahan, rendahnya pemanfaatan teknologi modern yang terjangkau, serta belum kuatnya pola pertanian kolektif yang mampu meningkatkan efisiensi usaha tani.

Ia menilai program Brigade Pangan yang tengah dijalankan pemerintah memiliki potensi untuk menjawab sebagian persoalan tersebut karena tidak hanya berorientasi pada penyediaan lahan, tetapi juga mendorong penggunaan teknologi pertanian modern, dukungan permodalan, dan penguatan sistem distribusi hasil panen.

“Program ini menarik karena mencoba membangun pertanian secara lebih terintegrasi. Ada aspek akses lahan, teknologi, permodalan, hingga pemasaran. Ini menjadi pendekatan yang dibutuhkan petani saat ini,” kata Rinaldi.

Berangkat dari pandangan tersebut, STN menawarkan konsep Social Agribusiness Operator yang menempatkan organisasi petani sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengintegrasikan rantai nilai pangan dari hulu hingga hilir.

Melalui model itu, STN tidak ingin diposisikan sebagai organisasi yang hanya menerima bantuan program pemerintah. 

Sebaliknya, organisasi tersebut ingin terlibat langsung dalam memastikan kebijakan pembangunan pertanian berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi petani.

“STN tidak memposisikan diri sebagai penerima bantuan yang pasif. Kami ingin menjadi bagian dari solusi dengan membantu menghubungkan berbagai komponen pembangunan pertanian, mulai dari produksi hingga distribusi hasil,” ujar Rinaldi.

Menurut dia, kehadiran Social Agribusiness Operator dapat membantu memastikan setiap program pertanian memiliki standar operasional yang jelas, target yang terukur, dan mekanisme pengawasan yang efektif sehingga hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh petani.

Sementara itu, Direktur Aneka Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian Dyah Susilokarti menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan STN. 

Meski menjelaskan bahwa program Brigade Pangan berada dalam kewenangan direktorat lain, ia menyatakan siap meneruskan hasil diskusi tersebut kepada pihak terkait.

Dyah juga membuka peluang keterlibatan STN dalam forum-forum pembahasan pertanian berikutnya agar gagasan dan pengalaman yang dimiliki organisasi tersebut dapat menjadi bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan pemerintah.

“Mudah-mudahan ke depan, ketika ada forum yang membahas Brigade Pangan atau program-program sejenis, STN dapat ikut hadir untuk menyampaikan pandangan dan masukan secara langsung,” katanya.

Sebagai organisasi yang selama ini aktif mendampingi masyarakat tani dan nelayan, STN menilai konsep Social Agribusiness Operator dapat menjadi terobosan dalam pembangunan pertanian nasional. 

Model tersebut menggabungkan kekuatan jaringan sosial masyarakat sipil dengan pendekatan agribisnis yang profesional, sehingga diharapkan mampu mempercepat peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani Indonesia. ***