Sinergi Ulama Umara Memperkuat Ketahanan Ekonomi Lampung
BANDAR LAMPUNG, wartapembaruan.co.id-Kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan tokoh agama menjadi pilar penting dalam menjaga arah pembangunan daerah, khususnya dalam membina moral generasi muda serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis syariah.
Pesan tersebut disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung, M. Firsada, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung pada pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung yang berlangsung di Hotel Horison, Kamis (15/10/2026).
Musda lima tahunan yang mengusung tema *"Meneguhkan Khidmat Utama, Memperkuat Ketahanan Umat, Membangun Lampung Berkeadaban"* ini menghimpun 120 peserta dari jajaran dewan pimpinan, pengurus kabupaten/kota, perwakilan organisasi masyarakat Islam, pondok pesantren, hingga akademisi perguruan tinggi keagamaan
Pemerintah Provinsi Lampung menilai dinamika demografi tahun 2026—di mana proporsi penduduk usia produktif mencapai 68,3 persen serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 menyentuh angka 73,98 membutuhkan fondasi karakter yang kokoh. Maraknya penyebaran paham intoleran di media sosial, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, hingga kemerosotan moral generasi muda dinilai tidak bisa dituntaskan semata lewat jalur hukum, melainkan harus disentuh dari sisi keimanan dan ketakwaan.
Dalam pandangan Pemprov, MUI memegang peran kunci ganda: sebagai pelayan masyarakat (Khadimul Ummah) sekaligus mitra seiring pemerintah (Shadiqul Hukumah). Pembangunan infrastruktur dan penguatan nilai-nilai keagamaan dipandang harus berjalan seiring agar arah kemajuan daerah tetap terjaga.
Di sektor perekonomian, Pemprov Lampung menyoroti masih rendahnya indeks inklusi keuangan syariah tingkat nasional yang baru berada pada kisaran 13,41 persen. Untuk mengatasi hal ini, sebanyak 1.008 ASN Penyuluh Agama Islam di wilayah Lampung akan difungsikan secara optimal guna mengedukasi masyarakat mengenai literasi keuangan syariah. Langkah ini sekaligus menjadi benteng perlindungan warga dari jeratan pinjaman online ilegal maupun modus investasi bodong.
Pengembangan ekonomi berbasis keumatan dipacu mulai dari revitalisasi koperasi pondok pesantren, optimalisasi zakat, infak, sedekah, hingga pengelolaan wakaf produktif.
Selain itu, percepatan Sertifikasi Halal juga menjadi fokus utama, menyusul dimulainya Gerakan Nasional Wajib Halal Oktober (WHO) 2026. Dari total 492.986 UMKM di Lampung, mayoritas merupakan pelaku usaha mikro di sektor kuliner. Hingga Juli 2026, tercatat 225.582 produk telah mengantongi sertifikat halal, dan Pemprov berkomitmen memperluas jangkauan fasilitasi ini bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, LPPOM MUI, serta pondok pesantren.
Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Lampung, Prof. Moh. Mukri, menekankan pentingnya menjaga kondusivitas di tengah keragaman etnis dan budaya masyarakat Lampung. Menurutnya, kepengurusan MUI selama ini mampu memayungi seluruh ormas Islam tanpa timbul gesekan karena selalu mengedepankan prinsip saling menghormati dan sikap moderat (wasathiyah).
Dari jenjang pusat, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan mengingatkan tiga pilar utama khidmat majelis ulama, yaitu melayani umat (khadimul ummah), melindungi dari pemahaman menyimpang ( himayatul ummah), serta bermitra dengan pemerintah (shadiqul hukumah). Ia mengibaratkan gerakan kelembagaan Islam seperti dinamo yang bekerja secara terstruktur dan berdampak nyata bagi pembinaan masyarakat, termasuk melalui kemitraan dengan Kepolisian RI demi menjaga kondusivitas wilayah.
Rangkaian acara pembukaan Musda XI MUI Lampung tersebut ditandai pula dengan penyerahan sertifikat halal secara simbolis kepada belasan perwakilan pelaku usaha lokal.(**)
