Tim Ekspedisi Patriot UI Lanjutkan Riset 2025 melalui Pendampingan di 9 Desa Kecamatan Kubu: Dari Regenerasi Petani, Tantangan Infrastruktur, hingga Potensi Ekonomi Berorientasi Pasar Ekspor
KUBU RAYA, Wartapembaruan.co.id — Tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia (UI) melakukan kunjungan dan koordinasi dengan pemerintah desa di sembilan desa di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai bagian dari pelaksanaan program Ekspedisi Patriot UI 2026. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Ekspedisi Patriot UI 2025 yang sebelumnya telah melakukan riset mengenai kondisi sosial-ekonomi, potensi wilayah, kelembagaan, serta berbagai tantangan pembangunan di Kecamatan Kubu.
Hasil riset Ekspedisi Patriot UI 2025, termasuk analisis SWOT Kecamatan Kubu, yang diperkuat melalui observasi lapangan, FGD, workshop, dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, menjadi pijakan dalam merancang keberlanjutan program Ekspedisi Patriot UI 2026. Proses tersebut telah memberikan gambaran mengenai potensi ekonomi lokal, kondisi kelembagaan, tantangan pembangunan, serta kebutuhan masyarakat di Kecamatan Kubu. Memasuki pelaksanaan TEP 2026, tim kembali hadir di desa-desa untuk melakukan koordinasi, penggalian informasi, dan pemutakhiran data guna melengkapi hasil riset sebelumnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang untuk mendengarkan kembali kebutuhan masyarakat dan pemerintah desa, sehingga program pendampingan yang dilaksanakan selama empat bulan dapat disusun berdasarkan hasil riset sekaligus kondisi dan kebutuhan aktual di lapangan.
Sembilan desa yang menjadi fokus pendampingan meliputi Desa Sungai Bemban, Air Putih, Ambawang, Jangkang Satu, Jangkang Dua, Kampung Baru, Pinang Dalam, Pinang Luar, dan Teluk Nangka. Kunjungan ke desa tidak hanya dilakukan untuk melihat kembali potensi dan permasalahan yang telah teridentifikasi melalui riset sebelumnya, tetapi juga untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa mengenai bentuk kegiatan dan pendampingan yang akan dilaksanakan selama empat bulan ke depan.
Hasil riset dan penggalian informasi lanjutan menunjukkan bahwa Kecamatan Kubu memiliki beragam potensi ekonomi lokal, antara lain padi, kelapa, ubi, nira atau gula merah, karet, kopi, pinang, sagu, serta berbagai produk hortikultura dan peternakan. Di Desa Teluk Nangka, misalnya, produk gula merah masyarakat secara historis telah dipasarkan hingga ke luar Pulau Jawa dan memiliki peluang untuk dikembangkan menuju pasar yang lebih luas. Sementara itu, Desa Ambawang memiliki potensi sumber air pegunungan di Embung Parung serta kerajinan anyaman tikar yang memiliki peluang untuk dikembangkan ke pasar yang lebih luas.
Di sisi lain, hasil riset dan pemutakhiran informasi di lapangan juga memperlihatkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi masyarakat, khususnya dalam keberlanjutan sektor pertanian dan hortikultura. Salah satunya berkaitan dengan alih fungsi lahan ke perkebunan kelapa sawit. Di Desa Jangkang Satu, misalnya, lahan hortikultura yang sebelumnya berkisar 30 persen kini menyusut hingga sekitar 15 persen. Kondisi tersebut turut memberikan tekanan terhadap keberlanjutan sejumlah komoditas unggulan desa, termasuk ubi rambat yang pernah meraih penghargaan nasional pada 2021.
Tantangan regenerasi petani juga menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan lapangan. Di Desa Pinang Dalam, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil jagung manis terbesar di Kubu Raya, sebagian generasi muda lebih memilih bekerja sebagai buruh harian lepas di perusahaan sawit dibandingkan melanjutkan usaha pertanian keluarga.
“Banyak anak muda yang enggan bertani dan memilih bekerja di pabrik atau sawit. Padahal, jika digandeng dengan teknologi modern, potensi pertanian kita sangat besar. Kami berharap pendampingan ini mampu memotivasi generasi muda kembali memajukan desa,” ungkap Kepala Desa Pinang Dalam, Walidi.
Selain persoalan regenerasi, keterbatasan infrastruktur juga menjadi salah satu tantangan yang disampaikan pemerintah desa. Kondisi jalan produksi dan jalan transportasi yang rusak menyulitkan mobilisasi masyarakat serta distribusi hasil pertanian dan produk UMKM menuju pasar yang lebih luas. Keterbatasan air bersih dan sistem drainase pertanian juga menjadi persoalan, terutama pada musim kemarau. Di Desa Pinang Dalam dan Jangkang Dua, kondisi tersebut berdampak terhadap produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko gagal panen.
Dari sisi kelembagaan ekonomi, hasil penggalian informasi di lapangan menunjukkan adanya variasi kondisi BUMDes dan Koperasi Desa (KDMP). Desa Jangkang Satu dan Pinang Luar, misalnya, memiliki BUMDes dengan unit usaha yang masih berjalan, antara lain layanan BRILink, pengadaan material, perkebunan desa, dan kemitraan dengan UMKM. Sementara itu, beberapa desa lainnya seperti Air Putih, Ambawang, Sungai Bemban, dan Pinang Dalam masih menghadapi kendala dalam operasional BUMDes, antara lain terkait pertanggungjawaban administrasi, keterbatasan modal, serta pengelolaan kelembagaan.
Di Desa Kampung Baru, Koperasi Desa (KDMP) menunjukkan perkembangan kelembagaan yang cukup aktif. Koperasi tersebut telah melegalkan kelembagaannya pada Juni 2025, menjalin kerja sama dengan Bulog sebagai distributor sembako desa, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan anggota.
Sementara itu, dari aspek pelayanan publik, perangkat desa pada umumnya menunjukkan responsivitas yang baik terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam sejumlah kondisi, perangkat desa tetap memberikan pelayanan di luar jam kerja melalui pesan WhatsApp untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dokumen administratif secara mendesak, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk keperluan rujukan rumah sakit.
Namun, pemanfaatan media digital desa masih memiliki ruang untuk dikembangkan, khususnya dalam mendukung promosi potensi ekonomi lokal. Website dan media sosial desa seperti Instagram, Facebook, dan YouTube belum seluruhnya dikelola secara berkelanjutan dan belum optimal dimanfaatkan sebagai sarana branding serta promosi produk UMKM desa.
Temuan dari riset tahun 2025 yang kemudian dilengkapi melalui kunjungan dan koordinasi lapangan pada 2026 menjadi dasar bagi penyusunan program pendampingan yang lebih kontekstual. Program yang dilaksanakan selama empat bulan meliputi Pelatihan Pelayanan Prima, Pelatihan Digitalisasi dan Promosi Potensi Desa, Pelatihan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Pelaporan, dan pendampingan pasca pelatihan antara lain: penguatan strategi promosi produk UMKM melalui content marketing, digitalisasi pendataan warga, serta pendampingan penyusunan laporan tahunan dan laporan keuangan kelembagaan desa.
Ketua Tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia (UI) di Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya sekaligus Dosen Program Studi Administrasi Perkantoran, Sekolah Vokasi Universitas Indonesia, Siti Fatimah, M.Pd., menjelaskan bahwa Ekspedisi Patriot UI 2026 merupakan kelanjutan dari proses riset dan pendampingan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
“Pelaksanaan Ekspedisi Patriot UI 2026 merupakan implementasi dan tindak lanjut dari riset yang telah dilakukan Tim Ekspedisi Patriot UI pada tahun 2025. Pada tahun sebelumnya, kami telah melakukan riset, analisis SWOT, FGD, Workshop untuk melihat potensi, tantangan, serta kondisi yang ada di Kecamatan Kubu. Temuan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam menentukan arah pendampingan tahun ini. Namun, karena kondisi di desa terus berkembang, kami tetap melakukan kunjungan, koordinasi, dan penggalian informasi untuk melengkapi serta memperbarui hasil riset sebelumnya agar program yang dilaksanakan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat.”
Lebih lanjut, Siti Fatimah menegaskan bahwa program Ekspedisi Patriot UI 2026 tidak dirancang secara terpisah dari kondisi masyarakat, melainkan disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ditemukan melalui proses riset dan interaksi langsung dengan desa.
“Program yang kami laksanakan tahun ini berangkat dari kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki masing-masing desa. Karena itu, kunjungan dan koordinasi dengan pemerintah desa menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa pendampingan yang diberikan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kami berharap rangkaian pendampingan selama empat bulan ke depan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat potensi dan kelembagaan ekonomi desa secara berkelanjutan.”
