Apotek dan Klinik Di Dalam Kopdes Merah Putih: Jangan Sampai Semangat Ekonomi Mengorbankan Keselamatan Pasien
Penulis: Apoteker Chazali H Situmorang (Analisis Tata Kelola, Regulasi, Tenaga Kesehatan, dan Mutu Pelayanan
Niat baik tidak cukup untuk mengelola pelayanan kesehatan
Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Gagasan menghadirkan apotek dan klinik bersama gerai sembako, beras, minyak goreng, serta unit usaha lain dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) patut dikaji ulang secara sungguh-sungguh.
Memperpendek jarak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tentu merupakan tujuan yang baik. Namun, pelayanan kesehatan bukan sekadar urusan menyediakan tempat, memasang papan nama, lalu menjual barang.
Di dalamnya ada persoalan klinis, keselamatan pasien, ketepatan penggunaan obat, kerahasiaan rekam medis, dan tanggung jawab profesi. Kesalahan pada perdagangan barang sehari-hari mungkin berakhir pada kerugian uang; kesalahan dalam pelayanan kesehatan dapat berakhir pada kecacatan, bahkan hilangnya nyawa.
Kebijakan ini memang mempunyai dasar. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mencantumkan klinik dan apotek sebagai kegiatan yang dapat dikembangkan Kopdes Merah Putih, dengan memperhatikan karakteristik desa dan lembaga ekonomi yang sudah ada.
Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan Kepmenkes HK.01.07/MENKES/737/2025 tentang petunjuk teknis klinik dan apotek desa/kelurahan percontohan untuk 103 lokasi awal. Artinya, persoalannya bukan ketiadaan aturan sama sekali, melainkan apakah rancangan tersebut sudah diuji secara memadai, siap diawasi, dan layak diperluas.
Adanya petunjuk teknis tidak otomatis membuktikan bahwa pelaksanaan di semua desa akan aman dan berhasil.
Kita harus membedakan dua hal: berada dalam satu kawasan usaha dengan bercampur dalam satu sistem operasional. Apotek atau ruang pelayanan kesehatan yang berdampingan dengan toko sembako tidak serta-merta terlarang.
Akan tetapi, jika alur pasien bercampur dengan pembeli bahan pokok, akses obat tidak terkendali, ruang penyimpanan digunakan bersama, atau pengurus usaha turut menentukan tindakan klinis, risiko keselamatan menjadi nyata.
Kedekatan fisik hanya dapat diterima bila pembagian ruang, fungsi, kewenangan profesional, dan pengawasan benar-benar terpisah sesuai persyaratan.
Jangan membangun jaringan baru sambil mengabaikan jaringan yang sudah ada
Indonesia sudah memiliki sistem pelayanan primer melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu, unit pelayanan kesehatan desa/kelurahan, dan Posyandu. Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 menempatkan Puskesmas sebagai pengoordinasi jejaring pelayanan primer Bahkan, menurut Kemenkes, sekitar 9.000 Puskesmas telah menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) per 24 Juli 2026 .
Pertanyaan kebijakannya sederhana: mengapa tidak lebih dahulu memperkuat jejaring yang sudah ada, memperbaiki obat dan tenaga kesehatan yang kurang, serta menutup kesenjangan akses di wilayah yang benar-benar membutuhkan?
Membentuk titik layanan baru tanpa pemetaan kebutuhan dapat menghasilkan duplikasi gedung, pembiayaan, administrasi, dan persaingan memperebutkan tenaga kesehatan. Di daerah dengan akses yang sudah memadai, manfaat tambahannya bisa kecil.
Sebaliknya, di wilayah terpencil, kebutuhan sarana mungkin mendesak tetapi ketersediaan SDM dan sistem rujukannya justru paling sulit. Karena itu, ekspansi tidak boleh ditetapkan sekadar berdasarkan target jumlah gerai.
Tata kelola harus tunduk pada disiplin kesehatan, bukan target penjualan
Pengurus koperasi berwenang mengelola usaha dan mempertanggungjawabkan keuangan kepada anggota. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh menyingkirkan independensi profesional dokter, apoteker, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya.
Perlu ada garis komando yang jelas: siapa bertanggung jawab atas mutu klinis, siapa mengawasi penggunaan obat, siapa menerima serta menindaklanjuti insiden keselamatan pasien, dan siapa berhak menghentikan pelayanan jika standar tidak terpenuhi.
Target pendapatan koperasi tidak boleh mendorong pemeriksaan yang tidak perlu, penjualan obat secara berlebihan, atau pembiaran praktik tanpa kompetensi.
Kepmenkes 737/2025 justru menggambarkan klinik desa percontohan sebagai bagian dari unit pelayanan kesehatan desa/kelurahan yang terkait dengan Puskesmas, bukan sekadar klinik ritel baru.
Fungsi pelayanan program pemerintah dan fungsi usaha koperasi harus dipisahkan; pelayanan dasar yang merupakan program pemerintah tidak boleh begitu saja dibebankan biaya jasa.
Permenkop Nomor 2 Tahun 2025 juga memuat kriteria minimal dua tenaga kesehatan dan dua kader kesehatan untuk klinik desa/kelurahan.
Angka minimal di atas kertas tetap perlu diuji terhadap jenis layanan, beban pasien, jam buka, keterampilan, izin praktik, dan kesiapan rujukan. Dua orang tenaga kesehatan tidak otomatis cukup untuk semua jenis layanan yang dipasang pada papan nama klinik.
Ketersediaan SDM merupakan hambatan yang tidak boleh disembunyikan
Masalah tenaga kesehatan bukan sekadar kekhawatiran teoretis. Kementerian Kesehatan pada 30 Oktober 2026 menyatakan bahwa berdasarkan data Agustus 2026, sebanyak 38 persen Puskesmas masih mengalami kekosongan pada kelengkapan sembilan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar, dengan kebutuhan pengisian mencapai 6.927 tenaga.
Jika fasilitas yang sudah berjalan saja masih mengalami kekurangan, dari mana puluhan ribu gerai kesehatan koperasi akan memperoleh tenaga yang kompeten? Jangan sampai kebijakan baru memindahkan tenaga dari fasilitas yang ada sehingga memperlemah layanan primer yang semestinya diperkuat.
Solusinya bukan sekadar mencantumkan nama apoteker atau dokter sebagai penanggung jawab administratif. Harus terbukti kehadiran yang memadai, kewenangan praktik, supervisi nyata, pembinaan berkelanjutan, dan pengganti ketika petugas berhalangan.
Dalam keadaan kekurangan tenaga, pelayanan perlu dibatasi sesuai kompetensi dan kemampuan, bukan dipaksakan demi memenuhi target peresmian.
Obat tidak boleh diperlakukan seperti beras atau minyak goreng
Obat memerlukan seleksi berdasarkan kebutuhan, pengadaan dari jalur resmi, pencatatan nomor batch dan kedaluwarsa, pemantauan suhu serta kelembapan, pemisahan produk rusak, dan prosedur penarikan kembali. Obat tertentu membutuhkan penyimpanan khusus dan pengendalian lebih ketat.
Gudang sembako atau fasilitas rantai dingin untuk komoditas pangan tidak otomatis memenuhi persyaratan penyimpanan obat. Pengelolaan ini juga harus diawasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 tentang pengawasan obat dan bahan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain.
Petunjuk teknis pemerintah sendiri mengenal model Apotek Inti dan Apotek Plasma. Apotek Inti memiliki apoteker penanggung jawab, dengan kemungkinan supervisi paling banyak lima Apotek Plasma; Apotek Plasma minimal memiliki tenaga vokasi farmasi dan lingkup pelayanannya lebih terbatas.
Pelayanan resep dokter dalam tabel petunjuk teknis ditempatkan pada Apotek Inti, bukan Apotek Plasma. Pembedaan ini sangat penting. Menggunakan istilah “apotek” untuk semua gerai tanpa menjelaskan batas pelayanan dapat menimbulkan harapan keliru dan membuka peluang penyerahan obat di luar kewenangan petugas.
Keselamatan pasien dimulai dari desain tempat dan proses kerja
Persoalan tidak berhenti pada obat dan tenaga. Tempat pelayanan pasien memerlukan privasi untuk anamnesis dan pemeriksaan, kebersihan, pengendalian infeksi, air bersih, sarana cuci tangan, pembuangan limbah medis, keamanan alat, penyimpanan rekam medis, akses kelompok rentan, dan jalur rujukan saat kondisi gawat.
Jika kegiatan jual-beli ramai bercampur dengan orang sakit, risiko gangguan privasi, kebersihan, dan keterlambatan pertolongan perlu dinilai sejak tahap desain. Satu atap boleh menjadi pilihan tata ruang, tetapi tidak boleh berarti satu ruang, satu gudang, satu kasir, dan satu pola pengawasan untuk seluruh layanan.
Regulasi perizinan subsektor kesehatan juga terus diperbarui, termasuk melalui Permenkes Nomor 11 Tahun 2025. Karena terdapat pengaturan khusus bagi unit percontohan, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka standar mana yang berlaku untuk setiap model, izin dan bukti kompetensi apa yang wajib ada, siapa pemeriksanya, serta bagaimana tindak lanjut pelanggaran.
Masyarakat berhak mengetahui apakah unit tersebut benar-benar apotek dan klinik dengan cakupan layanan tertentu, atau hanya titik layanan terbatas yang terhubung ke fasilitas kesehatan lain.
Langkah koreksi: perkuat dulu, uji dulu, baru perluas
Kita tidak perlu menolak seluruh peran koperasi dalam kesehatan. Koperasi dapat membantu transportasi pasien, edukasi, pengantaran obat melalui skema yang sah, pengadaan barang nonmedis, dan kemitraan dengan fasilitas kesehatan berizin.
Namun, untuk mengoperasikan klinik atau apotek, pendekatannya harus selektif. Setiap desa perlu dipetakan berdasarkan jarak ke layanan terdekat, jumlah penduduk, kebutuhan penyakit, ketersediaan tenaga, biaya operasional, serta kemampuan pembinaan Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
Di lokasi pasien dimulai dari desain tempat dan proses kerja*
Persoalan tidak berhenti pada obat dan tenaga. Tempat pelayanan pasien memerlukan privasi untuk anamnesis dan pemeriksaan, kebersihan, pengendalian infeksi, air bersih, sarana cuci tangan, pembuangan limbah medis, keamanan alat, penyimpanan rekam medis, akses kelompok rentan, dan jalur rujukan saat kondisi gawat.
Jika kegiatan jual-beli ramai bercampur dengan orang sakit, risiko gangguan privasi, kebersihan, dan keterlambatan pertolongan perlu dinilai sejak tahap desain. Satu atap boleh menjadi pilihan tata ruang, tetapi tidak boleh berarti satu ruang, satu gudang, satu kasir, dan satu pola pengawasan untuk seluruh layanan.
Regulasi perizinan subsektor kesehatan juga terus diperbarui, termasuk melalui Permenkes Nomor 11 Tahun 2025. Karena terdapat pengaturan khusus bagi unit percontohan, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka standar mana yang berlaku untuk setiap model, izin dan bukti kompetensi apa yang wajib ada, siapa pemeriksanya, serta bagaimana tindak lanjut pelanggaran.
Masyarakat berhak mengetahui apakah unit tersebut benar-benar apotek dan klinik dengan cakupan layanan tertentu, atau hanya titik layanan terbatas yang terhubung ke fasilitas kesehatan lain.
Langkah koreksi: perkuat dulu, uji dulu, baru perluas
Kita tidak perlu menolak seluruh peran koperasi dalam kesehatan. Koperasi dapat membantu transportasi pasien, edukasi, pengantaran obat melalui skema yang sah, pengadaan barang nonmedis, dan kemitraan dengan fasilitas kesehatan berizin.
Namun, untuk mengoperasikan klinik atau apotek, pendekatannya harus selektif. Setiap desa perlu dipetakan berdasarkan jarak ke layanan terdekat, jumlah penduduk, kebutuhan penyakit, ketersediaan tenaga, biaya operasional, serta kemampuan pembinaan Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
Di lokasi pasien dimulai dari desain tempat dan proses kerja
Persoalan tidak berhenti pada obat dan tenaga. Tempat pelayanan pasien memerlukan privasi untuk anamnesis dan pemeriksaan, kebersihan, pengendalian infeksi, air bersih, sarana cuci tangan, pembuangan limbah medis, keamanan alat, penyimpanan rekam medis, akses kelompok rentan, dan jalur rujukan saat kondisi gawat.
Jika kegiatan jual-beli ramai bercampur dengan orang sakit, risiko gangguan privasi, kebersihan, dan keterlambatan pertolongan perlu dinilai sejak tahap desain. Satu atap boleh menjadi pilihan tata ruang, tetapi tidak boleh berarti satu ruang, satu gudang, satu kasir, dan satu pola pengawasan untuk seluruh layanan.
Regulasi perizinan subsektor kesehatan juga terus diperbarui, termasuk melalui Permenkes Nomor 11 Tahun 2025. Karena terdapat pengaturan khusus bagi unit percontohan, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka standar mana yang berlaku untuk setiap model, izin dan bukti kompetensi apa yang wajib ada, siapa pemeriksanya, serta bagaimana tindak lanjut pelanggaran.
Masyarakat berhak mengetahui apakah unit tersebut benar-benar apotek dan klinik dengan cakupan layanan tertentu, atau hanya titik layanan terbatas yang terhubung ke fasilitas kesehatan lain.
Langkah koreksi: perkuat dulu, uji dulu, baru perluas
Kita tidak perlu menolak seluruh peran koperasi dalam kesehatan. Koperasi dapat membantu transportasi pasien, edukasi, pengantaran obat melalui skema yang sah, pengadaan barang nonmedis, dan kemitraan dengan fasilitas kesehatan berizin.
Namun, untuk mengoperasikan klinik atau apotek, pendekatannya harus selektif. Setiap desa perlu dipetakan berdasarkan jarak ke layanan terdekat, jumlah penduduk, kebutuhan penyakit, ketersediaan tenaga, biaya operasional, serta kemampuan pembinaan Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
Di lokasi yang aksesnya sudah cukup baik, kemitraan dengan jaringan yang ada mungkin lebih rasional daripada mendirikan unit baru.
Sebelum ekspansi besar-besaran, pemerintah sebaiknya memublikasikan evaluasi independen atas lokasi percontohan: validitas izin dan izin praktik, kepatuhan penyimpanan obat, kejadian kesalahan obat, insiden keselamatan pasien, kekosongan stok, waktu rujukan, mutu rekam medis, keberlanjutan biaya, dan kepuasan pengguna.
Hasilnya harus menjadi dasar keputusan untuk meneruskan, memperbaiki, membatasi, atau menghentikan model yang tidak memenuhi syarat. Dinas Kesehatan dan BPOM perlu menjalankan pengawasan teknis sesuai kewenangannya; pengawas koperasi mengawasi manajemen usahanya. Kedua fungsi ini tidak boleh saling menggantikan.
Yang perlu dijaga ialah arah kebijakan. Kopdes Merah Putih dibentuk untuk menyejahterakan masyarakat, bukan mengejar tampilan serba lengkap pada satu bangunan. Jika ada desa yang benar-benar membutuhkan tambahan layanan, bangunlah berdasarkan kebutuhan dan kesiapan, bukan karena semua koperasi harus mempunyai klinik dan apotek.
Keberhasilan kebijakan kesehatan diukur dari pelayanan yang aman, tepat, terjangkau, dan berkesinambungan—bukan jumlah plang yang diresmikan.
Pemerintah perlu berani meninjau ulang model satu atap yang berisiko sebelum kesalahan tata kelola berubah menjadi kerugian nyata bagi pasien. Keselamatan manusia harus tetap berada di atas target ekspansi dan kepentingan bisnis. (Azwar)
Cibubur 3 Nopember 2026
