Diduga Langgar Hak Pemilik Tanah, PDAM Tirta Mayang Pasang Patok Tanpa Izin di Lahan Warga
JAMBI, Wartapembaruan.co.id – Tindakan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi menjadi sorotan setelah diduga memasang patok di atas tanah milik warga tanpa izin maupun persetujuan pemilik lahan, Sabtu 14/11/26.
Pemasangan patok tersebut dilaporkan terjadi di tanah hak milik Ibu Nursimah, beralamat di Jalan Raden Pamuk, RT 03, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai prosedur dan dasar hukum yang digunakan PDAM Tirta Mayang dalam melakukan pemasangan patok di atas tanah yang diklaim sebagai hak milik pribadi.
Jika benar dilakukan tanpa persetujuan pemilik dan tanpa dasar hukum yang sah, tindakan tersebut patut dipertanyakan. Status sebagai perusahaan daerah maupun kepentingan pembangunan fasilitas umum tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk memasuki dan menggunakan tanah milik masyarakat secara sepihak.
Sejumlah Ketentuan Hukum yang Perlu Diperhatikan:
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang atas hak milik pribadi dan melarang pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang.
Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, yang mengatur hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh atas tanah serta subjek pemegang hak milik.
Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengatur kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat.
Pasal 167 KUHP lama tidak boleh otomatis dijadikan dasar, karena sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026, ketentuan pidana harus merujuk pada KUHP baru dan disesuaikan dengan fakta perbuatannya.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari PDAM Tirta Mayang Kota Jambi. Apa dasar pemasangan patok tersebut? Apakah sudah ada izin pemilik tanah, persetujuan tertulis, atau dokumen hukum yang memberikan hak kepada PDAM untuk melakukan kegiatan di lokasi tersebut?
Jangan sampai kepentingan pelayanan publik justru dijadikan alasan untuk mengabaikan hak masyarakat atas tanah miliknya.
