JAMBI, Wartapembaruan.co.id – Ketegangan pascaaksi demonstrasi mahasiswa Universitas Jambi (UNJA) semakin memanas. Belum selesai persoalan penangkapan massa aksi saat demonstrasi di Kantor Gubernur Jambi, kini muncul dugaan pemukulan terhadap sejumlah mahasiswa yang mendatangi Mapolres Jambi untuk menjemput rekan-rekan mereka.

Kedatangan mahasiswa awalnya bertujuan memastikan kondisi rekan mereka sekaligus meminta kejelasan proses hukum terhadap mahasiswa yang diamankan. Namun, upaya tersebut justru diwarnai dugaan kekerasan oleh oknum yang disinyalir merupakan anggota buser.

Jika dugaan ini terbukti, persoalannya tidak bisa dianggap sebagai insiden biasa. Tindakan kekerasan oleh aparat terhadap warga yang sedang menyampaikan aspirasi maupun meminta kejelasan penanganan hukum merupakan persoalan serius yang harus dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya, demonstrasi di Kantor Gubernur Jambi berlangsung tegang setelah mahasiswa mengaku tidak mendapatkan kesempatan berdialog dengan Gubernur Jambi, Al Haris. Kekecewaan tersebut berujung bentrokan dengan aparat kepolisian. Bahkan, mahasiswa turut menyuarakan tuntutan agar gubernur mundur dari jabatannya.

Kini, dugaan kekerasan kembali mencuat di lingkungan Mapolres Jambi. Publik pun berhak mempertanyakan: apakah penanganan mahasiswa sudah sesuai prosedur, atau justru terjadi tindakan yang melampaui kewenangan?

Sejumlah aturan hukum yang harus menjadi perhatian:

1. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
2. Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998, menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab.
3. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1998, mengatur ancaman pidana bagi pihak yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
4. Pasal 13 dan Pasal 19 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, mengatur tugas pokok kepolisian serta kewajiban anggota Polri bertindak berdasarkan norma hukum dan menghormati hak asasi manusia.
5. Pasal 351 KUHP, dapat menjadi ketentuan yang dipertimbangkan apabila dugaan penganiayaan terbukti memenuhi unsur pidana. Penentuan pasal harus disesuaikan dengan fakta dan ketentuan KUHP yang berlaku.

Kepolisian tidak boleh hanya menjelaskan penangkapan mahasiswa, tetapi juga harus membuka secara transparan dugaan pemukulan yang terjadi di Mapolres Jambi. Identitas petugas yang bertugas, kronologi kejadian, rekaman CCTV, serta hasil pemeriksaan medis terhadap korban perlu ditelusuri.

Apabila terbukti ada anggota yang melakukan kekerasan di luar ketentuan hukum, pemeriksaan etik dan proses pidana harus dilakukan sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.

Mahasiswa datang membawa aspirasi dan meminta kejelasan nasib rekan mereka. Bukan untuk menjadi sasaran kekerasan.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pemukulan tersebut masih memerlukan verifikasi dan belum terdapat keterangan resmi dari Polres Jambi mengenai peristiwa tersebut. Hak jawab dan klarifikasi kepolisian tetap diperlukan agar persoalan ini terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.