Kapolri: Listyo Sigit Jadi 'End User' Penyadapan Presiden
Kapolri saat Raker dengan Komisi III DPR RI (Ist)
Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Ia mengungkap Sigit berperan sebagai 'end user' penyadapan (penerima akhir dari hasil/informasi penyadapan ilegal-red).
"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui whatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau 'end user' penyadapan," kata Suyudi, dalam RDP dengan Komisi III DPR, di gedung MPR/DPR, Senayan, Kamis (12/11/2026).
Jenderal Sigit, katanya, berperan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Dalam penjelasannya, Suyudi mengungkap sejumlah target penyadapan selain Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, tokoh partai politik dan tokoh politik.
Suyudi juga mengatakan, beberapa target lain dalam penyadapan yang dilakukan Sigit dkk juga melakukan penyadapan terhadap gubernur hingga internal Polri sendiri.
"Gubernur dan Kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa," katanya menambahkan.
Kapolri Jenderal menambahkan, daftar sasaran penyadapan tersebut tidak dapat dimaknai dalam keterlibatan tindak pidana. "Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," katanya.
Polri sendiri telah menjerat empat orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Mantan Kapolri dan Kepala KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Pasal Makar
Sementara itu Komisi III DPR RI meminta Kapolri menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus tindak pidana penyadapan, akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik.
Komisi III menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan makar sehingga perlu ditangani secara serius melalui proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Penegasan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar, oleh karena itu Komisi III DPR RI meminta Kapolri agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman. (ys_soel/dpr)
