MUSI BANYUASIN, Wartapembaruan.co.id ~ 9 13 November 2026 — Dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap tim liputan Detiktv Sumsel saat menjalankan tugas jurnalistik di salah satu showroom mobil di Kota Lubuklinggau, Kamis (12/11/2026), menuai kecaman keras.

Ketua DPD Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Keadilan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin, Srianto, menilai tindakan kekerasan tersebut bukan sekadar persoalan penganiayaan terhadap individu, tetapi juga bentuk ancaman serius terhadap kebebasan pers dan hak masyarakat memperoleh informasi.

Menurut Srianto, kedatangan tim liputan untuk melakukan konfirmasi atas laporan masyarakat merupakan bagian dari prosedur jurnalistik yang sah. Pihak yang dikonfirmasi seharusnya menggunakan hak jawab atau menyampaikan klarifikasi, bukan justru melakukan tindakan kekerasan.

"Jurnalis datang untuk mencari informasi dan melakukan konfirmasi, bukan untuk mencari keributan. Jika pertanyaan wartawan dibalas dengan pengeroyokan dan penganiayaan, ini menjadi ancaman nyata bagi kebebasan pers. Jangan sampai kekerasan dijadikan alat untuk membungkam pemberitaan," tegas Srianto.

Akibat kejadian tersebut, salah seorang anggota tim liputan dilaporkan masih menjalani perawatan medis di RSUD Siti Aisyah, Kota Lubuklinggau. Korban mengalami luka lecet di bagian leher, muntah-muntah, serta nyeri pada sekujur tubuh.

Srianto menegaskan, tindakan menghalangi kerja jurnalistik dapat berhadapan dengan ketentuan pidana. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, serta memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.

Lebih tegas lagi, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengancam setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

"Jangan ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki usaha atau kekuasaan. Siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan maupun menghalangi kerja jurnalistik harus diproses sesuai ketentuan hukum," tambahnya.

LBH Perisai Keadilan Rakyat mendesak Polres Lubuklinggau dan Polda Sumatera Selatan segera mengusut kasus tersebut secara profesional, transparan, serta memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat.

Srianto juga meminta penyidik mengamankan rekaman CCTV showroom, memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan bukti medis, dan memastikan korban memperoleh perlindungan hukum.

"Jangan sampai kasus ini berhenti pada laporan semata. Usut siapa pun yang terlibat, ungkap peran masing-masing, dan tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Melindungi wartawan berarti melindungi hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran," tutupnya.