SAROLANGUN, Wartapembaruan.co.id – Merasa diperlakukan tidak adil setelah melaporkan dugaan penganiayaan, Lidya Sari, seorang tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sarolangun, kini meminta perlindungan dan kepastian hukum. Ironisnya, laporan polisi yang dilayangkan sejak 5 Januari 2026 hingga November 2026 disebut belum memberikan kejelasan berarti.

Tak hanya menunggu kepastian proses hukum, Lidya juga mengaku menghadapi tekanan dan dugaan intimidasi di lingkungan pekerjaan. Bahkan, persoalan absensi hingga pemindahan tempat tugas kini menjadi polemik yang menurutnya semakin membebani dirinya.

Lidya mengungkapkan, dugaan penganiayaan yang dialaminya terjadi di kawasan Arena MTQ, dekat Bandara Jambi. Setelah kejadian tersebut, ia memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan peristiwa itu kepada kepolisian.

Namun, hampir 10 bulan berlalu, ia mengaku belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai perkembangan penanganan laporannya.

ABSENSI DIPERSOALKAN, HAK KERJA DIPERTANYAKAN

Persoalan semakin rumit ketika Lidya mengaku mengalami kendala dalam melakukan absensi sejak Februari atau Maret 2026. Menurut keterangannya, absensi dirinya disebut disimpan sehingga ia tidak dapat melakukan pencatatan kehadiran sebagaimana mestinya.

Ia membantah tudingan tidak masuk kerja selama Januari hingga September 2026. Bahkan, Lidya mengaku tetap berusaha menjalankan kewajiban pekerjaan meskipun harus menghadapi persoalan keluarga, termasuk ketika anaknya menjalani perawatan di rumah sakit.

Ia juga menyebut persoalan kehadiran dan kinerjanya pernah menjadi perhatian BKD serta pemeriksaan BPK. Menurut pengakuannya, pemeriksaan tersebut tidak menemukan persoalan sebagaimana tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Jika benar terdapat kendala sistem absensi atau pembatasan akses kehadiran, siapa yang bertanggung jawab? Apakah ada dasar administrasi yang jelas, dan bagaimana instansi memastikan hak kepegawaian Lidya tidak dirugikan?

Pertanyaan ini penting dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah.

DIPINDAHKAN BERULANG KALI, ADA APA DI BALIK KEBIJAKAN TERSEBUT?

Lidya juga mempersoalkan pemindahan tempat tugas yang menurut pengakuannya dilakukan berulang kali dengan alasan evaluasi.

Ia menduga perubahan penempatan tersebut berkaitan dengan laporan dugaan penganiayaan yang sebelumnya disampaikan kepada kepolisian.

Dugaan ini tentu perlu diuji dan diklarifikasi. Namun, pemerintah daerah tidak cukup hanya memberikan alasan evaluasi. Dasar keputusan, dokumen penempatan, serta pertimbangan administratif harus dijelaskan agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan diskriminatif terhadap seorang pegawai yang sedang mencari keadilan.

Jangan sampai persoalan kepegawaian justru menjadi beban tambahan bagi seseorang yang sedang memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

MINTA KEMBALI KE JAMBI DEMI ANAK DAN KELUARGA

Di tengah persoalan tersebut, Lidya mengaku memiliki tanggung jawab keluarga di Kota Jambi. Anaknya baru duduk di kelas I SD, sementara ibunya sudah lanjut usia dan tidak memiliki suami. Ia juga membantu merawat neneknya yang mengalami kesulitan berjalan serta memiliki adik yang masih duduk di bangku SMA.

Karena kondisi tersebut, Lidya berharap pemerintah daerah mempertimbangkan permohonannya untuk kembali bertugas di Jambi, sepanjang sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.

POLISI DAN PEMKAB SAROLANGUN DIMINTA BUKA SUARA

Kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban konkret.

Mengapa laporan dugaan penganiayaan sejak 5 Januari 2026 belum memberikan kepastian kepada pelapor? Bagaimana perkembangan penanganan perkara tersebut? Apa dasar pembatasan absensi yang dikeluhkan Lidya? Dan apa alasan administratif di balik pemindahan tempat tugasnya?

Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, BKD, serta instansi terkait perlu memberikan penjelasan terbuka. Begitu pula kepolisian yang menangani laporan tersebut diharapkan menyampaikan perkembangan perkara secara transparan.

Perlu ditegaskan, melaporkan dugaan tindak pidana merupakan hak setiap warga negara. Pelapor juga berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporannya sesuai ketentuan hukum.

Apabila dugaan intimidasi benar terjadi karena seseorang menggunakan haknya untuk melapor, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele.

Lidya Sari tidak meminta perlakuan istimewa. Ia hanya menuntut kejelasan atas laporan hukumnya, kepastian status kepegawaiannya, serta perlindungan dari dugaan tekanan yang merugikan dirinya.

Jangan biarkan seorang pelapor justru merasa menjadi pihak yang dihukum setelah berani mencari keadilan.

Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun, BKD, serta kepolisian masih diperlukan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi pemberitaan yang berimbang dan berdasarkan fakta.