"Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat Matangkan Persiapan Rakerda Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2026"

Agenda penting tersebut tertuang dalam surat undangan resmi bernomor 400.6/816/SETDA.XI/DISPARBUDPORA/2026 yang diterbitkan di Kuala Tungkal pada 4 November 2026. Surat bersifat penting ini ditandatangani secara elektronik oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ir. H. Agus Sanusi, M.Si., atas nama Bupati dan Sekretaris Daerah.

Rapat koordinasi ini dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat, 6 November 2026, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini dipusatkan di Aula Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam upaya menyelaraskan program kerja serta memastikan kesiapan teknis maupun substantif menjelang Rakerda, Pemkab Tanjung Jabung Barat mengundang jajaran pemangku kepentingan utama yang berkaitan langsung dengan pembinaan adat dan pemerintahan wilayah.

Pihak-pihak yang diundang secara khusus meliputi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, para Camat se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta jajaran Lembaga Adat Melayu (LAMJ) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Agenda ini turut dihadiri oleh unsur pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diketuai Prof. Dr. Ahmad Ridwan, S.Ag., M.Pd.I. bergelar Datuk Temenggung Malim Jayo Sempurno Sutodilago. Ia hadir didampingi Safrudin, SE, M.Si. selaku Wakil Ketua Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Dubalang, Dedi Ariyanto, M.Si. selaku Sekretaris Umum bergelar Menjuah Alam Rajo, serta Wajdi, SE selaku Bendahara bergelar Pamungkas Alam Rajo.

Kehadiran pimpinan teras beserta jajaran pengurus inti LAMJ Kabupaten Tanjab Barat yang bersinergi dengan para camat dari seluruh kecamatan ini menunjukkan bahwa konsolidasi kelembagaan adat dirancang berjalan menyeluruh dari tingkat kabupaten hingga ke akar rumput di desa dan kelurahan.

Satu poin krusial yang menjadi penekanan tajam dalam undangan tersebut adalah kewajiban administrasi bagi para pimpinan wilayah kecamatan. Pemerintah daerah secara eksplisit menginstruksikan seluruh camat untuk membawa dokumen Surat Keputusan (SK) Kepengurusan LAMJ Kabupaten Tanjab Barat yang masih berlaku di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan.

Langkah verifikasi dan pendataan ulang SK kepengurusan ini dinilai krusial untuk memetakan keaktifan serta legalitas struktur lembaga adat di setiap wilayah. Dengan basis data kepengurusan yang valid di hadapan pengurus kabupaten dan pemerintah daerah, pelaksanaan Rakerda LAM Jambi Tahun 2026 diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan tidak terhambat persoalan administratif.

Penyelenggaraan rapat persiapan Rakerda ini berpijak pada dua regulasi daerah yang menjadi payung hukum eksistensi lembaga adat di Bumi Serengkuh Dayung Serentak ke Tujuan. Dasar hukum pertama adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dasar hukum kedua merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui persiapan yang matang dan terstruktur ini, Rakerda LAM Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku adat dalam menjaga marwah budaya Melayu serta mendukung pembangunan daerah. Adapun laporan pelaksanaan agenda ini turut ditembuskan langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.