“Jika terealisasi, PHN tersebut akan menjadi panduan dalam pembentukan dan penyampaian visi, misi, dan program para calon presiden dan kepala daerah pada tahun 2024,” kata Ahmad Basarah di depan pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Jakarta, Jumat (30/4/2020).
Dikemukakan, apabila perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945 ini bisa disahkan sebelum Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak tahun 2024, maka para calon presiden dan calon kepala daerah tidak lagi membuat visi misi berdasarkan orientasi elektoral individual, tetapi berdasarkan PHN sebagai panduannya.
Ia menambahkan, dengan sistem pemilu saat ini, para calon presiden dan calon kepala daerah membuat visi misi yang berorientasi elektoral, dengan tujuan utama untuk menarik pemilih.
“Namun vsi misi itu dibuat hanya untuk membujuk pemilih, bukan berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakatnya secara jangka panjang dan berkesinambungan," katanya.
Ahmad Basarah menambahkan upaya menghadirkan Pokok Pokok Haluan Negara dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia sudah menjadi agenda MPR sejak lama.
Secara resmi, katanya, MPR telah mengeluarkan Keputusan MPR Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rekomendasi MPR RI periode 2009-2014. Salah satu rekomendasi adala reformulasi sistem perencanaan pembangunan model GBHN.
“Rekomendasi MPR itu ditindaklanjuti oleh MPR periode 2014-2019 dengan membentuk dua panitia ad Hoc (PAH) pada 2018. PAH pertama untuk Haluan Negara diketuai saya sendiri dan PAH kedua untuk perubahan Tatib MPR yang diketuai oleh Rambe Kamaruzzaman,” katanya.
Visi misi dan program calon presiden dan calon kepala daerah, menurutnya, seharusnya menggambarkan visi misi para pendiri bangsa yang dirancang untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk kepentingan calon presiden dan calon kepala daerah.
"Ke depan kita semua berharap Pokok Pokok Haluan Negara bisa terwujud yang dirancang secara gotong royong dan diproyeksikan untuk membangun Indonesia secara berkesinambungan," katanya.
Ahmad Basararah juga menyatakan, MPR tidak ingin ganti presiden ganti kebijakan.Oleh karena itu, dengan memiliki haluan negara dan haluan pembangunan nasional, maka jalannya pembangunan tidak akan lagi seperti tari Poco Poco, maju dua langkah, mundur dua langkah.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang I Made Kartika dalam sambutannya mengatakan bahwa kunjungan DPRD Kota Malang ini dalam rangka kegiatan konsultasi dan koordinasi untuk peningkatan anggota DPRD Kota Malang dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan. "Ini akan mewujudkan sinergi antara DPRD Kota Malang dan MPR RI," katanya. (yss)
