Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Kejaksaan RI kembali memberikan kesempatan kepada Putra/putri terbaik Indonesia untuk mengikuti seleksi CPNS periode 2021.
Berdasarkan informasi yang diunggah melalui akun instagram @kejaksaan.ri pada Senin (10/5/21), ada 4.148 formasi yang dibuka, terdiri atas beberapa jabatan yang berkualifikasi pendidikan dari berbagai bidang disiplin ilmu.
Dengan cara pendaftarannya akan seperti tahun-tahun sebelumnya, secara daring melalui portal resmi sscn.bkn.go.id. Kendati demikian, untuk jadwal pendaftaran masih belum terbuka hingga saat ini, namun diperkirakan akan dibuka pada akhir Mei 2021.
Menanggapi kesempatan positif tersebut, Ketua Bamus Papua-Papua Barat, yang juga Wakil Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Bidang Ideologi, Willem Frans Ansanay, SH berharap Presiden dapat mengarahkan Kejaksaan RI untuk memberikan kesempatan khusus bagi Putra/putri asli Papua serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dapat memfasilitasi.
"Dari ribuan kesempatan itu, saya berharap ada 500 (Putra/Putri Papua) sarjana hukum yang diberikan kesempatan khusus," ujarnya, Sabtu (22/5/21)
"Mereka diterima dan bertugas diseluruh wilayah NKRI, sehingga rasa cinta tanah air Indonesia semakin tinggi pada masyarakat Papua," tambahnya.
Frans melanjutkan bahwa dalam penerimaan khusus tersebut, Kejaksaan RI dapat mencontoh apa yang sebelumnya telah dilakukan oleh TNI-Polri yang memberi kesempatan kepada Putra/putri Papua 1000 anggota TNI, sudah diterima dan juga penerimaan khusus program Polisi noken Papua yang sudah berjalan.
Lebih jauh, dia juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi, bahwa di era Presiden Soeharto pernah diberikan kesempatan kepada 2000 CPNS dan Kajati Provinsi Papua saat ini yakni Nicolaus Kondomo adalah salah satu dari 2000 CPNS itu
"Presiden Jokowi, dapat juga mencontoh hal yang baik di era orde baru Presiden Soeharto yang memberikan kesempatan 2000 PNS asal Papua tahun 1996," ujarnya.
Karena, hal tersebut juga diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua, bahwa negara masih sangat memperhatikan Papua.
"Untuk menghilangkan stigma-stigma negatif bahwa negara kurang memperhatikan Papua," pungkasnya.
