"Kami berkumpul bersama agar masing-masing unsur baik pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha dapat berdiskusi dan bersinergi guna memfinalisasi bahan/substansi pada setiap pembahasan dalam komite-komite di ILC," tutur Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, di Jakarta, (24/5).
ILC ke-109 ini mengusung tema "Pemulihan Dunia Kerja Dari Dampak COVID-19” dengan fokus utama pada pekerja (human-centered). ILC tahun ini diharapkan akan menghasilkan suatu dokumen yang menegaskan komitmen tripartit yang berkontribusi pada proses pemulihan dan membangun masa depan dunia kerja yang berfokus pada pekerja.
Anwar menjelaskan, ada beberapa agenda penting yang akan dibahas dalam ILC kali ini, yang erat kaitannnya terhadap mitigasi dampak COVID-19 pada sektor ketenagakerjaan dan pemulihan ekonomi. Di antaranya meliputi Inequalities and the World of Work (isu-isu ketimpangan dalam dunia kerja), the strategic objective of social protection (social security) atau terkait kerangka jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Poin pembahasan lainnya adalah Skills and lifelong learning, yakni pembelajaran berkelanjutan, di mana komitmen pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia, salah satunya pendekatannya melalui Balai Latihan kerja, dan yang terakhir yakni COVID Response Committee (komite tanggap COVID dan pemulihan ekonomi)," jelas Anwar.
Selain itu, lanjut Anwar, salah satu agenda penting pada rangkaian pertemuan ILC ini adalah Pemilihan Anggota Governing Body (GB Election). "Indonesia dipercaya oleh negara-negara ASEAN untuk menjadi perwakilan ASPAG sebagai periode tahun 2021 s.d. 2024, di mana Indonesia akan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan program kerja ILO, termasuk voting dalam menentukan isu-isu krusial seperti pemilihan Dirjen ILO," ucap Anwar.
Sekjen Anwar berharap, dalam mengikuti sidang ILC ini delegasi tripartit Indonesia tetap serius dan berpartisipasi aktif dalam setiap agenda.
Menurutnya, ini merupakan momentum yang sangat baik untuk saling sharing knowledge dan experience yang betul-betul akan sangat dibutuhkan untuk membangun relasi tripartit yang harmonis antara pemerintah, pekerja, pengusaha agar saling menguatkan serta berdampak positif juga terhadap iklim investasi di Indonesia.
"Yang terpenting adalah komitmen kita yang menjadi salah satu kunci untuk membangun tripartit yang baik adalah dengan adanya dialog sosial yang memang kita ingin adanya keterbukaan dari apa yang kita hadapi, saya yakin itu adalah salah satu nilai dasar yang kita miliki," ujar Anwar.
Rapat penyusunan koordinasi ini dihadiri oleh 60 (enam puluh) orang, terdiri dari unsur Tripartit Indonesia yang meliputi Kementerian Luar Negeri, PTRI Jenewa, Organisasi Pengusaha (APINDO), Serikat Pekerja/Serikat Buruh (KSPSI, KSBSI, Sarbumusi, dan KSPN), serta unit terkait di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. (Azwar)
