News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Aksi Digital BEM KM UNNES, Juluki Ma'ruf Amin Sebagai "The King of Silent" Dan Puan Maharani Sebagai "The Queen of Ghosting"

Aksi Digital BEM KM UNNES, Juluki Ma'ruf Amin Sebagai "The King of Silent" Dan Puan Maharani Sebagai "The Queen of Ghosting"

SEMARANG, WARTAPEMBARUAN.CO.ID - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM UNNES) melakukan aksi digital melalui unggahan Sosial Media Instagram dalam rangka kritik terhadap Rezim Pemerintahan Jokowi dan DPR yang diketuai oleh Puan Maharani.

Setelah BEM UI juluki Jokowi sebagai "The King of Lip Service", BEM KM UNNES juluki Ma'ruf Amin sebagai "The King of Silent" dan Puan Maharani sebagai The Queen of Ghosting"

Dalam keterangan yang di terima media ini BEM KM UNNES dibawah pimpinan Wahyu Suryo Pratama menyebutkan, K.H Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden, Rabu (07/07/2021).

"Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya dimuka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khusunya dimasa pandemi," lanjutnya.

Lanjut, secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai  legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam.

"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19," lanjutnya.

Kritik terhadap Puan Maharani tersebut dilakukan BEM KM UNNES berdasarkan pandangan bahwa ia merupakan simbol DPR RI. Selaku Ketua DPR RI Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya dimasa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dst.) serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya.

Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi

"Misalnya perihal hutang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal," tutupnya. (Randa/Zaki)

Tags

Newsletter Signup

Silahkan isi Email anda disini untuk mengikuti berita terbaru dari Warta Pembaruan.

Posting Komentar