Namun, menurut Timboel Siregar, Pengamat Ketenagakerjaan yang juga Sekjen OPSI, atas pencanangan Tahun Magang ini, beberapa serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) menolaknya dengan alasan pemagangan rawan disalahgunakan, peserta magang kerap dipekerjakan seperti pekerja/buruh pada umumnya, sementara tingkat kesejahteraan peserta magang jauh berbeda dengan pekerja/buruh (hanya mendapatkan uang saku), bekerja delapan jam sehari atau 40 jam seminggu, bahkan ada yang diwajibkan untuk ikut lembur, dan praktik pemagangan lebih buruk dari outsourcing.
"Argumentasi yang disampaikan oleh SP/SB tersebut tidak salah, karena memang faktanya ada pelanggaran aturan pemagangan oleh oknum perusahaan. Malahan ada pelaksanaan pemagangan melalui sistem outsourcing," ujar Timboel Siregar, Senin (5/7/2021).
Dia menjelaskan, pemagangan bukan sistem hubungan kerja, pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu (definisi menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
"Peningkatan keterampilan melalui pelatihan vokasional seperti pemagangan merupakan kebutuhan bagi pekerja saat ini, untuk memenuhi kebutuhan SDM industri," jelasnya.
Dengan karakteristik penduduk bekerja Indonesia yang didominasi oleh pekerja lulusan SD ke bawah sebanyak 37,41% (49.03 juta orang) dan lulusan SMP sebanyak 18,54% (24,3 juta) tentunya pelatihan vokasional menjadi hal penting. Demikian juga dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 6,26 persen (per Februari 2021), tentunya pemagangan dapat menjadi sarana penurunan TPT.
Peningkatan keterampilan dengan pemagangan, Timboel menyatakan akan lebih memadukan pencari kerja memahami pekerjaan yang ada di industry karena mereka langsung bersentuhan dengan teori dan praktik simulasi, serta praktik kerja di unit produksi perusahaan. Para peserta pemagangan langsung mendapatkan pelajaran teori dan praktik simulasi tentang sistem kerja mesin atau peralatan lainnya, dan juga langsung mempraktekannya dengan menggunakan mesin atau peralatan produksi lainnya. "Tentunya pemagangan juga dapat menjadi sarana rekrutmen, bagi peserta magang yang memang berprestasi bisa direkrut oleh perusahaan menjadi pekerja tetap di sana," ucap Timboel.
Dengan ikut langsung dalam proses produksi tentunya peserta pemagangan akan lebih memahami proses produksi yang terjadi, dan peserta pemagangan mendapatkan pengalaman langsung dan sertifikat pada akhir masa pemagangan, tambahnya.
Timboel memaparkan, adapun ketentuan tentang pemagangan, telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) no. 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
Dalam Permenaker no. 6 Tahun 2020 ini disyaratkan berbagai hal seperti jumlah peserta magang paling banyak 20 persen dari jumlah pekerja di satu perusahaan, hal-hal yang harus dimiliki perusahaan penyelenggara pemagangan (seperti unit pelatihan, sarana-prasarana, program pemagangan, dan instruktur), lamanya pelaksanaan program pemagangan, adanya perjanjian pemagangan (berisi hak dan kewajibana peserta pemagangan dan perusahaan), pengesahan perjanjian pemagangan oleh dinas tenaga kerja, dsb.
Dalam perjanjian pemagangan ada kewajiban perusahaan terhadap peserta pemagangan seperti menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan Keselamatan dan Kesehatan kerja, memberikan uang saku kepada peserta Pemagangan, mengikutsertakan peserta Pemagangan dalam program jaminan soail ketenagakerjaan, mengevaluasi peserta Pemagangan, dan memberikan sertiflkat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.
Namun, lanjut Timboel, mengingat urusan ketenagakerjaan adalah urusan pemerintahan konkuren yang diselenggarakan pemerintah daerah (Pemda) maka ketentuan tentang pemagangan dapat diatur lebih detail dalam peraturan daerah (perda) seperti Perda Kabupaten Bekasi no. 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, yang juga mengatur pemagangan.
Pemagangan dalam Perda No. 4 tahun 2016 diatur di Pasal 17 sampai Pasal 22. Perda no.4 ini mengatur lebih pasti tentang pemagangan, dan mengatur juga tentang konsekuensi pelanggaran pemagangan yaitu peserta pemagangan menjadi pekerja tetap di perusahaan, seperti alasan tidak adanya perjanjian pemagangan, pelanggaran waktu pemagangan, pelanggaran porsi waktu praktek dan teori, dan adanya kerja lembur bagi peserta magang.
Saya menilai pemagangan adalah baik dan menjadi kebutuhan penting sehingga tidak perlu ditolak kehadirannya. Banyak saudara kita para pencari kerja yang membutuhkan pemagangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja. Kita harus mendukung upaya Pemerintah meningkatkan keterampilan kerja para pencari kerja sehingga mereka lebih mudah untuk bekerja nantinya, dan akhirnya TPT kita menurun, kata Timboel.
Mengenai pelanggaran pelaksanaan pemagangan, kita dorong pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan propinsi lebih proaktif mengawal pelaksanaan pemagangan ini sehingga pelanggaran pemagangan bisa diantisipasi dan dieliminir. SP/SB di perusahaan harus memonitor pemagangan ini, dan bila ada pelanggaran harus berani mengingatkan perusahaan untuk patuh pada ketentuan yang ada. Dan bila terus ada pelanggaran, segera laporkan ke pengawas ketenagakerjaan.
Bagi Federasi atau Konfederasi SP/SB di tingkat daerah, dorong pemda dan DPRD membuat perda ketenagakerjaan yang salah satunya berisi tentang pemagangan, seperti Perda Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, tegas Timboel.
Semoga dengan dicanangkannya Tahun Pemagangan oleh Ibu Menaker, lebih banyak lagi perusahaan yang mau menerima peserta pemagangan, sehingga dapat meningkatkan skill pencari kerja dan menurunkan TPT kita. Ibu Menaker harus meningkatkan kualitas pengawasan untuk meningkatkan trust SP/SB, pungkas Timboel. (Azwar)
