Menurut Fernando, kado yang dirasa spesial dalam merayakan kemerdekaan Indonesia adalah dengan dilakukannya reshuffle kabinet. Khusnya kepada pejabat-pejabat yang tidak membantu Jokowi dan memberikan manfaat pada masyarakat.
"Dengan dilakukannya reshuffle terhadap para menterinya yang kinerjanya tidak baik, diharapkan memberikan harapan baru bagi masyarakat," ucap Fernando seperti dikutip dari GenPI, Minggu (16/8/21).
Fernando memberikan alasan atas opininya, bahwa para menteri yang perlu direshuffle oleh Jokowi seperti mereka yang tak menunjukkan keprihatinannya kepada masyarakat.
Ketika ditanya tanggapan jika dalam waktu dekat ada reshuffle, Ketua Bamus Papua-Papua Barat, Frans Ansanay mengutarakan sangat mendukung hal tersebut.
Secara khusus, dia menyoroti kondisi di Papua yang masih saja banyak permasalahan. "Kita mendukung langkah Presiden mereshuffle menteri yang tidak mampu urus Papua," tegasnya, Senin (16/8/21).
Frans menyampaikan ada beberapa hal yang mendorong perlunya ada reshuffle. "Alasan reshuffle kabinet dari sudut pandang kami orang Papua yakni gerakan teroris Papua yang terus mengganggu keamanan dan diduga masih dibiayai oknum-oknum koruptor," ujarnya.
Lalu permasalahan dualisme sekda Papua yang tidak mampu diselesaikan oleh pembantu Presiden. Serta Dana PON yang telah tersita begitu besar perlu diaudit dan dipertanggungjawabkan.
"Dana silpa kira-kira 3,27 T menjadi pertanyaan masyarakat tujuannya untuk apa dibiarkan dana nongkrong apakah untuk dinikmati bunga banknya," ujarnya.
Hal lain yang juga perlu menjadi sorotan yakni koruptor utama dana pembangunan jalan ke Depapre yang selama ini tidak tersentuh hukum sementara kadis PU-nya sudah dipenjarakan.
"Persoalan Wagub Papua juga belum ada ketegasan pembinaan politik dari kementerian yang bertugas membantu Presiden," papar Frans.
Penanganan Covid-19 dan Isu Pejabat Jadi ATM
Terakhir lanjut Frans, penanganan covid-19 di Papua masih sangat lemah karena alasan dana, sementara untuk pembangunan gedung kantor Gubernur dananya tersedia 400 M.
"Apakah membangun gedung kantor Gubernur lebih berharga atau penting dari pada menyelamatkan manusia yang kena covid-19," ucap Frans heran.
Frans yang juga merupakan ketum DPD Barisan Merah Putih RI Papua DKI Jakarta ini kembali minta ketegasan Presiden Jokowi mereshuffle menteri atau pejabat negara lainya yang gagal menyelesaikan konflik-konflik horizontal dari birokrasi di Provinsi Papua yang diduga menjadikan pejabat Papua sebagai ATMnya.
"Kami juga mempertanyakan pernyataan Menkopolhukam soal ada mega koruptor dan oknum-oknum yang sudah terdeteksi BIN dan KPK apakah itu hanya retorika menkopolhukam? Rakyat Papua menagih janji Menkopolhukam, KPK dan Kejaksaan Agung," tandasnya.
