Al Washliyah Datangi KPK Minta Segera Periksa Bobby Nasution dan Tetapkan sebagai TSK
Jakarta, Wartapembaruan.co.id -- Pasca ditetapkanya Topan Obaja Putra Ginting Ex Kepala Dinas PUPR Sumatera utara ditetapkan sebagai tersangka bersama lima orang lainya oleh KPK RI Pada tanggal 28 Juni 2025 terkait Kasus Korupsi Pembangunan dua Proyek Jalan di Sumatera utara senilai Rp.231,8 Milyar Perkara ini terus bergulir namun belum juga menemukan titik akhir penyelesain siapa sebenernya dalang dibalik dugaan Korupsi yang merugikan Negara Puluhan Milyar.
Berangkat dari permasalah itu Mhd Amril Harahap Ketua umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah didampingin Bendahara Umum PP IPA Mhd Ilham Harahap dan Anggota Pleno Poso Harahap dan rekan lainya mendatangi gedung KPK RI memberikan Surat dalam rangka mendukung KPK RI untuk Segera Menetapkan BN Gubernur Sumatera Utara tersebut sebagai tersangka dan juga diduga Dalang dibalik Korupsi Mega Proyek Pembangunan Jalan disumatera utara diduga dengan nilai Rp.231,8 Milyar.
Dalam Konfrensi Pers digedung KPK RI Amril mengatakan Bahwa Sudah Cukup lengkap Pernyataan yang diduga merujuk kepada BN Selaku Gubernur Sumatera utara yang menjadi dalang Korupsi Pembangunan Jalan Rp.231,8 Milyar tersebut, kita mengutip Fakta Persidangan di Pengadilan Negeri Medan Pada 02 Oktober 2025 bahwa Topan mengakui bahwa sebelum proyek pembangunan itu dimulai dia terlebih dahulu izin kepada gubernur, diduga Hal ini Menguatkan bahwa keterlibatan BN selaku gubernur diduga dalang dibalik kasus ini, karena tidak mungkin kepala dinas melakukan sesuatu hal tanpa izin dan kordinasi dengan Pimpinanya. Ujar Amril
Perkara ini Juga dengan Gayung Bersambut bahwa BN selaku gubernur sumatera utara ditegur keras oleh Sekretaris Menteri Dalam Negeri Tomsi Tohir karena Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat pertama provinsi paling tinggi Inflasinya di indonesia dengan angka 53,2 % Hal ini membuktikan bahwa BN diduga Gagal Memimpin Sumatera utara bukanya memperkuat cadangan pangan atau produksi lokal, anggaran justru digeser ke proyek-proyek tanpa urgensi.sementara rakyat menderita dengan tingginya harga bahan pokok dan menurunya ekonomi yang menggerus harapan, dan menyalakan api keresahan di dapur-dapur rakyat kecil.
Didukung juga dengan data APBD Sumatera utara tahun 2025 menunjukkan pendapatan daerah turun 10,78 %, belanja operasi anjlok 18 %,dan belanja modal menyusut 23,41 %, Ironisnya, pos belanja tak terduga justru naik 22,64 %, Hal ini juga Menguatkan bahwa Sumatera utara diduga hanya dijadikan Ladang Proyek untuk memperkaya diri oleh BN tanpa memperhatikan seluruh aspek yang dapat membawa Provinsi sumatera utara menjadi provinsi yang berkah sesuai dengan Taglinenya BN malah tidak berkah " "Maka ayo dong KPK RI jangan lemah dan jangan diperlama lagi karena kami sudah yakin KPK sudah tahu betul jalan cerita semuanya segera Periksa dan Tangkap BN diduga selaku Dalang Korupsi Pembangunan Jalan Rp.231,8 Milyar tersebut kami masyarakat Sumatera Utara sangat berharap dan mendukung KPK RI kalau Hal ini tidak juga terwujud maka setiap minggu kami akan datang ke KPK RI untuk bermohon hal ini hingga tuntas "tutup Amril.
