Saat ini di Papua Mempunyai dua Sekda Pertama hasil Keputusan Presiden Jokowi sebagai Sekda Dance Julian Flassy Dan Kedua hasil Keputusan Gubernur Papua Lukas Enembe menunjuk M. Ridwan Rumasukun sebagai pelaksana tugas ( PLT ) Sekda Papua terang Rizal
Jika Mendagri tidak menyelesaikan dualisme Sekda Papua maka berpotensi munculkan Tindak Pidana Korupsi dimana sebenarnya yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah apalagi saat ini sedang di hadapi sama PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021Papua dan dapat di salahgunakan sama Sekda Bentukan Gub Papua Kata Rizal
Kalau mau mengacu kepada Intruksi Presiden bahwa semua persoalan harus di selesaikan sebelum PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021 di gelar maka Mendagri harusnya menyelesaikan Konflik Persoalan Sekda Papua dan yang mempunyai Hak dalam Pengeluaran anggaran adanya pada Sekda Hasil Keputusan Presiden Jokowi dan jangan sampai terjadi Konflik dan persoalan di PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021 efek dari Persoalan Dualisme Sekda Belum selesai dan seharusnya
Mendagri Sebagai Pembantu Presiden Mengamankan Keputusan Presiden Jokowi terkait Kepres Sekda Papua Tutup Rizal
