Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan respon keras adanya kabar terkait dengan ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang meninggal dunia di pusat-pusat penahanan imigrasi di Sabah, Malaysia, selama periode 18 bulan, antara 2021 dan 2022."Kami mendengar ada ratusan buruh/pekerja yang ditahan pihak imigrasi Sabah Malaysia telah meninggal dunia. Kami mengutuk keras dan menyesalkan mengapa peristiwa ini bisa terjadi," kata Said Iqbal.
"Sebagai partai politik yang berbasis buruh, di mana buruh migran adalah konstituen kami, kami memperingatkan Pemerintah Malaysia agar lebih manusiawi dalam memperlakukan buruh migran," tegas Said Iqbal.
Terkait dengan hal itu, Said Iqbal akan mengajukan gugatan ke mahkamah internasional dan pengadilan HAM. "Jika fakta ratusan buruh/pekerja migran Indonesia yang meninggal di penjara imigrasi Sabah benar terjadi, akibat minimnya pemberian makanan dan akses kesehatan, kami akan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional dan Dewan HAM PBB" kata Said Iqbal dengan tegas.
Sebagai salah satu pengurus PBB yang berkantor pusat di Geneva, yakni ILO Governing Body, Iqbal juga akan membawa kaus ini ke Komite Aplikasi Standard (The Committee on the Application of Standards) atau CAS. Ini adalah sebuah tim panel yang dibentuk ILO terkait pelanggaran hak-hak buruh.
Said Iqbal juga mengaku sudah menghubungi Konfederasi Serikat Buruh Malaysia (MTUC) untuk bersama-sama mengungkap kasus ini. "Untuk itu, kami akan mencari data dan fakta di lapangan. KSPI sudah menghubungi Konfederasi Serikat Buruh Malaysia (MTUC) untuk membentuk tim pencari fakta bersama," tutur Said Iqbal seraya nengingatkan jangan ada yang main-main dengan kasus yang menyangkut tentang nyawa manusia ini.
Partai Buruh juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mengirimkan tim investigasi ke Malaysia dan bersungguh-sungguh dalam melindungi hak warga negara.
"Dalam waktu dekat, kami akan melakukan aksi besar-besaran ke Kedutaan Besar Malaysia yang ada di Jakarta terkait dengan kasus buruh migran ini. Malaysia harus bertanggungjawab atas meninggalnya WNI di pusat-pusat penahanan imigrasi yang menjadi otoritasnya" pungkas Saud Uqbal yang juga menjadi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut. (Azwar)
