Oleh: Chazali H.Situmorang (Pemerhati Kebijakan Publik / Dosen FISIP UNAS)
Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Hari-hari ini pengamat politik dan ahli filsafat Rocky Gerung memberikan analisisnya berdasarkan perkembangan situasi politik belakangan ini, Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet dengan mengamputasi “tentakel” Jokowi di kabinet, paling lambat Juni 2025.
Pematangan situasi suhu politik dan ekonomi global yang membuat Indonesia “meriang” sedang berlangsung. Secara ekonomi fiscal kita tidak baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi merambat menurun. Rupiah terus melemah, harga emas menguat tajam, dunia perbankan sedang menahan diri untuk pembiayaan karena seretnya liquiditas.
Secara politik, isu-isu yang terus bergulir tentang dugaan ijazah palsu, dan memasuki babak baru Jokowi akan mengancam tuntutan hukum ke pengadilan terhadap mereka yang tidak habis-habisnya menguliti Jokowi. Sepertinya mereka itu sudah hilang syaraf takutnya. Sedangkan Jokowi masih tegar dengan sikapnya.
Minggu lalu 17 April 2025, 300 orang lebih jenderal, laksamana, marsekal, kolonel purnawirawan TNI berkumpul di Kelapa Gading menyampaikan pernyataan sikap yang berisi 8 poin yakni:
1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.
5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Delapan poin itu isinya “bergizi” semua. Mengimbangi Program Makan Bergizi. Hal yang luar biasa Jenderal Pur. TNI Tri Sutrisno mantan Panglima TNI yang paling senior dan masih hidup sekarang ini, dan juga mantan Wakil Presiden RI, yang Presidennya waktu itu adalah Suharto mertua Presiden Prabowo Subianto turut merestui dan mendukung pernyataan sikap para mantan laskar TNI itu.
Pernyataan sikap itu hari ini direspon oleh Presiden Prabowo melalui Staf Khusus bidang Keamanan Jenderal Pur. TNI Wiranto. Isinya jelas terang. Prabowo tidak alergi dengan pernyataan itu. Prabowo punya kekuasaan bukannya tidak terbatas. Ada keterbatasan, terutama terkait dengan trias politika. Ada wilayah legislatif, eksekutif dan judikatif.
Pernyataan itu menyiratkan Prabowo itu konstitusional. Patuh pada konstitusi. Walaupun Presiden terdahulu Jokowi yang jadi mentornya, terang benderang menabrak Konsitusi. Bagaimana legislatif hanya jadi tukang stempel, judikatif dilumpuhkan dengan berbagai cara halus maupun ancaman. Eksekutif ya sudahlah. Aparat penegak hukum, ketua-ketua partai hampir semua bisa dikandangkan dalam kandang emas. Rocky Gerung menyebutkan Jokowi manusia pragmatis.
Terlihat dari berbagai pernyataan dan kebijakan yang diambil, Presiden Prabowo lebih mempunyai ideologis dalam membuat kebijakan pemerintahannya. Orientasinya pada kesejahteraan rakyat, program perbaikan gizi, gerakan Indonesia menanam yang dicanangkan Prabowo di Sumatera Selatan, digerakkan oleh Ustazd Adi Hidayat merupakan komitmen ideologis yang jelas arahnya.
Masyarakat merasakan, apa yang disampaikan, apa gagasan yang dilontarkan, apa kebijakan yang diputuskan belum sama dan sebangun dengan konfigurasi Kabinet Prabowo, yang bercampur baur dengan orang-orang Jokowi yang serba pragmatis itu.
Pernyataan beberapa menteri sesudah mendatangi Jokowi untuk kangenan mungkin, ditanyakan wartawan, bahwa Jokowi tetap bos mereka. Hal itu tidak pernah kita dengar sebelumnya, mungkin sejak adanya Kabinet Pemerintahan Republik Indonesia.
Jokowi adalah mantan Presiden yang belum selesai dan berutang janji dengan rakyatnya. Di media masa dan social (youtube, podcast). Perseteruan dengan partai yang membesarkannya (PDI-P) sudah semakin parah. Kader-kader PDI-P menyebut Jokowi dengan kosakata yang sudah pada puncak narasi yang bisa bikin telinga merah kalau memang kita masih punya telinga.
Jokowi seperti yang kita lihat dan dengar komentarnya sangat sabar dan sabar sekali dengan sedikit ungkapan merencanakan untuk menuntut ke pengadilan. Apakah itu ciri-ciri pemimpin bangsa yang patut kita tiru?
Pematangan situasi
Saat ini Jokowi ditugaskan Presiden Prabowo ke Vatikan menghadiri pamakaman Paus Fransiscus yang wafat beberapa hari yang lalu di Vatikan.
Beberapa hari Jokowi di Roma, bukan tidak mungkin digunakan oleh Prabowo untuk konsolidasi kabinet, potensi untuk melakukan reshuffle kabinet, sebagai salah satu solusi untuk menjawab kondisi internal pemerintah Prabowo.
Dari reshuffle itu mungkin juga dapat menjawab tuntutan berbagai tokoh masyarakat, purnawirawan TNI, dan aktifis-aktifis yang tidak puas dengan format kabinet Prabowo.
Tentu Prabowo sudah punya kalkulasi politik, melalui orang kepercayaannya seperti Sufmi Dasco dan juga orang di sekitarnya yang lain.
Kalau momentum ini bisa digunakan, mungkin reshuffle kabinet tidak perlu menunggu Juni, peluang bisa saja dilakukan Prebowo diawal Mei 2025 ini. Mungkin saja peringatan hari buruh 1 Mei 2025, bisa jadi titik awal Prabowo sebagai ideologis sosialis yang menggerakan para buruh untuk membangun Indonesia sejahtera.
Sebaiknya bukan saja Reshuffle kabinet tetapi penunjukkan para wakil menteri di kementerian yang tupoksinya tidak membutuhkan wakil menteri, sebaiknya dihapuskan saja. Tidak harus semua kementerian ada wakil menteri, apalagi sampai dua wakil menteri.
Terpecahnya titik-titik kekuasaan disuatu kementerian dengan adanya wakil menteri tidaklah efektif, dan tidak effisien, bahkan mesin birokrasi tidak semakin cepat. Sekretariat jenderal habis waktu menyediakan fasilitas wamen, eselon 1 dan eselon 2 ikutannya.
Belum lagi memfasilitasi staf khusus. Termasuk banyaknya Menko dengan paket wamen dan deputinya, mereka bingung apa yang dikerjakan. Apalagi anggarannya dipotong habis-habisan.
Boleh jadi pemotongan APBN 2025 kementerian yang sangat signifikan itu ( Rp. 250 triliun), cara memutar Prabowo merontokkan mental para menteri maupun wakil menterinya, terutama yang tidak produktif, dan tidak jelas indikator kinerjanya.
Mungkin saja, Prabowo sedang menunggu siapa dari mereka itu di enam bulan pemerintahan Prabowo apalagi yang terindikasi korupsi masa mereka jadi menteri Jokowi,jika punya harga diri, dan mempersulit kebijakan Presiden Prabowo, mengundurkan diri saja.
Kembali saja ke kampung, bertanam padi dalam rangka Gerakan Indonesia Menanam, jika sukses minta Presiden Prabowo untuk ikut memanen. Jelas dan konkrit. Jangan nunggu diberhentikan, baru pulang kampung.
Dari 104 orang menteri dan wakil menteri, kita bisa telusurilah kerjaan mereka. Ada bicaranya bersalahan, gagap, gugup, bahkan bernada ngeles. Seperti srimulat yang menghibur rakyat. Jangan heran ada suatu kebijakan Presiden Prabowo tidak nyambung dengan implementasinya oleh para menteri dan wamen. Bahkan persoalan mobil dinas saja harus dipikirkan Presiden. Kalau memang merakyat dan dihati rakyat ya ke kantor naik angkutan umum, pasti viral dan mengalahkan KDM.
Intinya bagi menteri dan wakil menteri yang setia ke Jokowi berhentilah atau mengundurkan diri saja dan lapor ke Jokowi, “saya sebaiknya di Solo saja, menemani Pak Jokowi”. Prinsip di pemerintahan itu harus loyal kepada atasan dalam koridor aturan yang berlaku dan diskresi kebijakan yang terukur. Tidak ada rumusan loyal kepada bekas atasan.
Tidak mudah bermain dua kaki, satu ke Jokowi yang satu lagi Prabowo, karena dari jauh saja Prabowo sudah mencium yang “bau” Jokowi dari para menteri dan wamennya. Tolonglah direnungkan dalam-dalam oleh mereka yang disebut Said Didu si manusia merdeka, kelompok Poros Solo, Oligarkhi dan Parcok (SOP). Rakyat masih menunggu. (Azwar)
Cibubur, 28 April 2025
.jpg)
