Kejagung RI Ungkap Kasus Korupsi Di Kementerian DIKBUDRISTEK

Jakarta, Wartapembaruan.co.id -  Kejagung RI melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 2 orang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi (DIKBUDRISTEK) Republik Indonesia dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019 s.d. 2022.

Adapun dua saksi yang diperiksa ini adalah DS, ASN pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Ketua Pokja Peralatan Elektronik Perkantoran tahun 2020), dan IR, Project Manager pada Surveyor Indonesia. Keduanya diperiksa untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.

Pada pemeriksaan, saksi ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk ungkap kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Pendidikan.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujar Dr. Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.

Kasus korupsi ini terkait dengan Program Digitalisasi Pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2019 s.d. 2022. Kejaksaan Agung telah melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap beberapa saksi untuk mengungkap kasus ini.

Dengan pemeriksaan saksi ini, Kejaksaan Agung berharap dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat untuk mengungkap kasus korupsi ini. “Kejaksaan Agung akan terus melakukan penyidikan dan pemeriksaan untuk mengungkap kasus korupsi ini,” tambah Dr. Harli Siregar.

Kejaksaan Agung berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus korupsi ini dan memastikan bahwa pelaku korupsi dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemeriksaan saksi ini merupakan salahsatu langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan demikian, Kejaksaan Agung berharap dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.(Alred).