LSM Gempita Sumsel Gelar Aksi Damai di Mapolda Sumsel, Evaluasi Kinerja Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin
Palembang, Wartapembaruan.co.id - Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Masyarakat Peduli Tanah Air (Gempita) Sumatera Selatan akan menggelar aksi damai di halaman Mapolda Sumsel pada 03 September 2025. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin (Muba) yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Ketua DPW Gempita Sumsel, Arianto, S.Sos, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat sipil terhadap keadilan dan supremasi hukum di wilayah Sumsel, khususnya Musi Banyuasin.
> “Kami melihat ada indikasi lemahnya penegakan hukum yang dilakukan aparat di Polres Muba. Sebagai LSM, kami berkewajiban menyuarakan aspirasi masyarakat agar aparat benar-benar bekerja profesional, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan,” tegas Arianto.
Menurut Gempita, sejumlah kasus hukum di Musi Banyuasin diduga tidak ditangani secara profesional. Ada indikasi tebang pilih dalam penindakan, bahkan dugaan praktik obstruction of justice oleh oknum aparat.
Beberapa poin yang akan disuarakan dalam aksi damai ini antara lain:
1. Evaluasi menyeluruh kinerja Kasat Reskrim Polres Muba.
2. Transparansi penanganan kasus yang melibatkan pihak-pihak tertentu yang selama ini dianggap kebal hukum.
3. Desakan kepada Kapolda Sumsel untuk melakukan pengawasan langsung agar penegakan hukum benar-benar berjalan sesuai aturan.
LSM Gempita menilai bahwa penegakan hukum di Muba tidak sejalan dengan:
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan persamaan kedudukan warga negara di depan hukum.
Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat.
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 yang mewajibkan Polri menegakkan hukum dengan adil tanpa diskriminasi.
Tuntutan Publik
LSM Gempita Sumsel menegaskan bahwa aksi ini bukan untuk menjatuhkan citra kepolisian, melainkan untuk mengingatkan agar Polres Muba bekerja lebih profesional, transparan, dan berpihak pada kebenaran hukum, bukan pada kepentingan kelompok tertentu.
Aksi damai ini akan menjadi ujian integritas Polri di mata publik. Jika tuntutan ini diabaikan, Gempita menyatakan siap melanjutkan aksi ke tingkat Kapolri dan Presiden RI.
