Dilaporkan ke Polisi Militer, Sertu Edi: “Saya Hanya Memperjuangkan Nasib Atlet dan Pelatih!”
Jambi, Wartapembaruan.co.id — Ketegangan di tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi semakin memanas. Setelah insiden kegaduhan yang terjadi di kantor KONI beberapa hari lalu, kini Sertu Edi dilaporkan ke Polisi Militer (POM) oleh Sutoyo yang mengatasnamakan pihak KONI.
Sertu Edi menjelaskan bahwa aksinya bukan bentuk perlawanan atau tindakan anarkis, melainkan spontanitas karena rasa keprihatinannya terhadap kondisi KONI Jambi yang dinilai sudah jauh dari semangat pembinaan olahraga.
“Itu aksi spontan, bukan niat untuk membuat gaduh. Saya hanya prihatin melihat kondisi KONI saat ini. Kenapa harus digembok? Kenapa harus berbayar? Itu fasilitas negara,” tegas Sertu Edi.
Ia juga menyoroti penggunaan dana hibah pemerintah yang seharusnya sudah cukup untuk mendukung kegiatan olahraga dan pembinaan atlet, bukan malah menutup akses para pelatih dan atlet yang ingin berlatih di fasilitas KONI.
Menurut Edi, setelah mendapat perintah dari atasannya, ia telah mendatangi kantor KONI dan bertemu langsung dengan Ketua KONI Jambi, AKBP (Purn) Mat Sanusi, didampingi sejumlah pengurus. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan permohonan maaf secara lisan atas kekhilafan yang terjadi.
Namun, permintaan maaf tersebut rupanya belum diterima sepenuhnya. Ketua KONI, AKBP Mat Sanusi, disebut hanya akan mencabut laporan ke Polisi Militer dengan syarat Sertu Edi membuat video klarifikasi permintaan maaf dan mentakedown seluruh berita yang sudah viral terkait insiden tersebut.
Syarat itu justru membuat Sertu Edi geram. Dengan tegas ia menolak permintaan tersebut dan menyatakan siap mengambil langkah hukum balik.
“Saya akan buat laporan ke Propam Polda Jambi. Sebagai polisi aktif, Mat Sanusi sangat tidak bijak dalam mengelola KONI saat ini,” tegas Edi.
Sertu Edi menilai, seharusnya KONI menjadi wadah pembinaan dan perjuangan atlet, bukan menjadi institusi tertutup yang membatasi akses fasilitas olahraga dengan alasan-alasan yang tidak jelas.
Kasus ini pun menjadi perhatian publik, terutama kalangan olahraga di Jambi, yang berharap ada transparansi dan keadilan dalam pengelolaan KONI. Banyak pihak menilai, polemik ini menunjukkan adanya krisis kepemimpinan dan manajemen di tubuh KONI Provinsi Jambi.
