Illegal Refinery Terbakar di Keluang, Pemilik Diduga Masih Bebas — Publik Soroti Kinerja APH
MUBA, Wartapembaruan.co.id – Kebakaran hebat kembali melanda lokasi penyulingan minyak ilegal (illegal refinery) di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, Sabtu malam (14/03/2026) sekitar pukul 23.38 WIB. Insiden tersebut bukan hanya menimbulkan kobaran api dan ledakan, tetapi juga memunculkan tanda tanya besar soal penegakan hukum.
Api dengan cepat melahap peralatan penyulingan minyak ilegal yang berada di lokasi. Ledakan yang terjadi memperparah situasi, membuat kobaran api sulit dikendalikan dan diduga membahayakan lingkungan sekitar.
Namun yang lebih memicu sorotan publik, lokasi yang terbakar disebut-sebut milik seorang wanita berinisial YN, warga Kecamatan Sungai Lilin. Hingga kini, YN dikabarkan masih bebas berkeliaran dan belum tersentuh proses hukum.
Kondisi ini memantik reaksi keras dari masyarakat dan aktivis di Muba. Mereka menilai aparat penegak hukum terkesan lamban, bahkan diduga tidak tegas dalam menindak praktik illegal refinery yang selama ini kerap terjadi.
Ketua Generasi Muda Peduli Tanah Air (GEMPITA) Muba, Mauzan alias Bonang, mendesak Polres Muba segera turun tangan dan tidak menutup mata terhadap dugaan pelanggaran hukum tersebut.
“Kami minta Polres Muba segera menyelidiki dan menindak YN yang diduga kuat sebagai pemilik lokasi penyulingan ilegal yang terbakar di Desa Mekar Sari, Kecamatan Keluang,” tegasnya, Selasa (17/03/2026).
Ia juga menekankan agar penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih, mengingat praktik penyulingan minyak ilegal telah berulang kali memicu kebakaran dan kerusakan lingkungan.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah. Kami yakin Polres Muba mampu mengusut kasus ini sampai tuntas,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penyelidikan maupun status hukum pemilik lokasi yang disebut-sebut berinisial YN.
Peristiwa ini kembali mempertegas bahwa praktik illegal refinery di wilayah Muba masih menjadi ancaman serius—tidak hanya bagi keselamatan warga, tetapi juga bagi wibawa penegakan hukum.
