Terkuak! Dapur MBG Anjani Terungkap Penyimpangan - Dugaan Mark Up Harga, Menu Tidak Sesuai,Hingga Intimidasi Pihak Yang Menyuarakan Kebenaran
Lombok Timur, Wartapembaruan.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur, terpuruk skandal. Dapur SPPG Rinjani Alfaqih Anjani menjadi sorotan setelah menu rapelan 4 hari yang tidak sesuai anggaran dan memangkas kualitas gizi viral di medsos.
Pada 16 Maret 2026, penerima manfaat menerima menu yang sangat minim dan sedikit, dengan dugaan ada pemotongan anggaran yang tidak jelas. Hal ini mengundang kemarahan publik terhadap integritas pengelolaan program yang seharusnya untuk anak bangsa.
Kepala SPPG Abdullah Masrura menyatakan sistem rapelan diterapkan karena stok terbatas dan harga bahan melonjak, serta atas kesepakatan kecamatan. Namun, dapur MBG lain di kecamatan yang sama tetap beroperasi normal tanpa rapelan – membuktikan alasan tersebut adalah dalih.
"Kalau pakai per hari, item sulit dan harga lebih mahal. Karena bahan naik semua, kami antisipasi dengan rapel," ucapnya seperti dikutip RadarSelaparang.Com.
Klarifikasi ini tidak meredam kemarahan. Aliansi Pemuda Dan Masyarakat Menggugat (APM2) menemukan indikasi kejanggalan lebih serius. Ketua APM2 Bung Hamidi mengungkapkan bahwa pihak SPPG diduga mengutus orang untuk mendatangi guru dan wali murid yang mengkritisi menu, bahkan melarang mengunggah foto ke medsos.
“Program MBG punya standar anggaran jelas untuk jamin kualitas gizi. Ketika menu rapelan tapi kualitas dan jumlah jauh di bawah standar, publik berhak tahu: ke mana uang rakyat yang untuk anak-anak kita mengalir?” tegas Hamidi.
Ia menyesalkan sikap pengelola yang anti kritik. "Saya sudah lama terima keluhan masyarakat, namun mereka tidak berbenah malah menekan suara yang menginginkan keadilan," ujarnya.
Situasi semakin memanas dengan dugaan ancaman verbal dari oknum yang diutus SPPG. Hamidi menilai sikap tersebut arogan dan menunjukkan upaya tutupi penyimpangan.
Temuan ini mengajukan pertanyaan: apakah dapur MBG Anjani beroperasi sebagai pelayanan sosial, atau jadi sarana kumpulkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan anak-anak dan menekan masyarakat?
Hamidi menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam. APM2 berencana laporkan kasus ini ke Badan Gizi Nasional, kejaksaan, dan aparat penegak hukum untuk selidiki dugaan mark up harga, menu tidak sesuai standar, serta intimidasi verbal.
“Program ini menyangkut masa depan anak dan uang negara. Jika terbukti ada penyimpangan, ini adalah masalah serius terhadap anak bangsa yang harus dapat penanganan tegas!” tandasnya.
Kontroversi ini menjadi ujian bagi kredibilitas program gizi nasional. Publik tunggu langkah tegas pemerintah dan aparat hukum untuk pastikan program tidak jadi ladang penyimpangan yang merugikan masyarakat.
