Puncak Kemarau di Depan Mata, 1.463 Hotspot Mengintai Jambi — SEKBER PSDH: Jangan Tunggu Karhutla Jadi Bencana

JAMBI, Wartapembaruan.co.id  — Provinsi Jambi memasuki fase rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung pada Agustus hingga September 2026, ditambah potensi penguatan fenomena El Niño, menjadi alarm keras bagi pemerintah, perusahaan, aparat, dan masyarakat.

Data pemantauan satelit Aqua/Terra dan Suomi NPP menunjukkan ancaman tersebut bukan sekadar kekhawatiran. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat 1.463 titik panas (hotspot) di Provinsi Jambi, dengan luas lahan terbakar sekitar 137,72 hektare.

Hotspot terbanyak tercatat di Tanjung Jabung Barat sebanyak 451 titik, disusul Muaro Jambi 339 titik, Sarolangun 199 titik, Merangin 138 titik, Tanjung Jabung Timur 99 titik, Tebo 84 titik, Batanghari 71 titik, Bungo 53 titik, Kerinci 21 titik, Kota Jambi 7 titik, dan Sungai Penuh 1 titik.

Angka tersebut menjadi peringatan bahwa karhutla bukan persoalan satu daerah atau satu institusi. Jika respons terlambat, kebakaran berpotensi meluas dan menimbulkan dampak berantai terhadap kesehatan, lingkungan, ekonomi hingga aktivitas masyarakat.

SEKBER PSDH: JANGAN MENUNGGU API MEMBESAR

Ketua Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SEKBER PSDH) Provinsi Jambi, Feri Irawan, menegaskan bahwa menghadapi puncak kemarau, seluruh pihak tidak boleh bekerja dengan pola menunggu kebakaran terjadi.

“Karhutla bukan persoalan satu institusi. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, aparat, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama. Kunci kita adalah pencegahan, deteksi dini, dan pemadaman sedini mungkin ketika api masih kecil,” ujar Feri, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan melemahnya pencegahan maupun lambannya penanganan di lapangan.

Feri meminta koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten diperkuat hingga tingkat tapak. Setiap hotspot yang terdeteksi harus segera diverifikasi sehingga tidak berhenti sebagai angka dalam laporan satelit.

“Jangan hanya melihat jumlah hotspot. Yang lebih penting adalah seberapa cepat hotspot tersebut diverifikasi di lapangan dan ditindaklanjuti. Kecepatan ground check dan respons awal sangat menentukan,” tegasnya.

GAMBUT JAMBI JADI TITIK RAWAN

SEKBER PSDH menyoroti tiga ancaman utama yang harus diantisipasi selama puncak kemarau.

Pertama, kekeringan pada ekosistem gambut, khususnya di wilayah Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Kondisi gambut yang mengering membuat potensi kebakaran semakin sulit dikendalikan.

Kedua, periode kering yang dapat mempercepat penyebaran api. Kebakaran di lahan gambut juga memiliki karakter berbeda karena api dapat merambat di bawah permukaan dan membutuhkan penanganan lebih intensif.

Ketiga, kemunculan hotspot berulang. Titik panas yang muncul berulang di lokasi tertentu dinilai harus menjadi dasar peningkatan patroli, ground check, pemetaan sumber api hingga penelusuran penyebab kebakaran.

81 POSKO JANGAN SEKADAR JADI TEMPAT BERKUMPUL

Pemerintah Provinsi Jambi disebut telah menyiapkan 81 posko di wilayah rawan karhutla.

Namun SEKBER PSDH mengingatkan agar posko tersebut tidak hanya menjadi simbol kesiapsiagaan. Posko harus benar-benar berfungsi sebagai pusat informasi, koordinasi dan respons cepat.

“Posko jangan hanya menjadi tempat berkumpulnya personel. Posko harus menjadi pusat komando informasi dan respons cepat. Begitu ada indikasi kebakaran, informasi harus bergerak cepat dan petugas segera melakukan verifikasi lapangan,” kata Feri.

APHI: PERUSAHAAN HARUS SIAP, BUKAN SEKADAR SIAGA

Ketua Komda Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Jambi, Taufik Qurochman, menyatakan perusahaan anggota APHI terus memperkuat kesiapsiagaan melalui peningkatan personel, peralatan, patroli, sarana pemadaman dan sistem deteksi dini.

Namun, Taufik menegaskan pengendalian karhutla tidak bisa dilakukan sendiri oleh perusahaan karena api tidak mengenal batas administrasi.

Koordinasi pemerintah, perusahaan, masyarakat, TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni dan pemangku kepentingan lainnya dinilai menjadi kunci agar setiap kejadian dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran besar.

JANGAN SAMPAI JAMBU MENGULANG BENCANA

Pengalaman sebelumnya seharusnya menjadi pelajaran serius. Data yang disampaikan SEKBER PSDH mencatat luas kebakaran di Jambi sekitar 1.055 hektare pada 2023, kemudian melonjak menjadi sekitar 6.797 hektare pada 2024.

Lonjakan tersebut menunjukkan bahwa karhutla dapat berkembang menjadi persoalan besar ketika pencegahan dan respons dini tidak berjalan maksimal.

Dampaknya pun tidak berhenti pada kerusakan hutan dan lahan. Karhutla dapat mengganggu kesehatan masyarakat akibat asap, merusak tanaman dan habitat, mengganggu aktivitas ekonomi, menimbulkan biaya pemadaman, hingga meningkatkan emisi karbon.

Karena itu, SEKBER PSDH mendorong seluruh pihak memperkuat tiga lini pertahanan: pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Pemerintah diminta mempercepat ground check hotspot, memastikan kesiapan personel, peralatan, sumber air dan jalur mobilisasi, serta memperkuat pengawasan terhadap wilayah rawan dan lokasi kebakaran berulang.

Dunia usaha diminta memastikan seluruh sarana pengendalian karhutla berfungsi optimal, memperkuat patroli dan deteksi dini, menjaga tata air kawasan gambut, serta membangun koordinasi aktif dengan masyarakat dan pemerintah.

Sementara masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, segera melaporkan asap atau titik api, memperkuat Masyarakat Peduli Api dan tidak menghalangi petugas yang melakukan pemadaman.

“JANGAN TUNGGU API MEMBESAR”

Feri Irawan menegaskan, ukuran keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya seberapa banyak api yang berhasil dipadamkan, tetapi seberapa banyak kebakaran yang berhasil dicegah sebelum membesar.

“Jangan menunggu api membesar. Jangan menunggu asap menyelimuti permukiman. Jangan menunggu bencana menjadi besar baru kita bergerak.”

Ia menyerukan seluruh elemen di Jambi berada dalam satu barisan menghadapi puncak kemarau 2026.

“Jaga Jambi, jaga napas kita. Jangan biarkan asap kembali menyelimuti Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.”

Puncak kemarau tinggal di depan mata. Dengan 1.463 hotspot yang telah terpantau hingga semester pertama 2026, alarm karhutla Jambi jelas sudah berbunyi.

Kini pertanyaannya bukan lagi apakah ancaman itu ada, tetapi seberapa cepat seluruh pihak bertindak sebelum titik panas berubah menjadi kobaran api.