Respons Pandangan Umum Fraksi DPRD, Pemprov Kaltara Tegaskan Fokus Pembangunan dan Efisiensi Anggaran
TANJUNG SELOR – Jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menghadiri agenda Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lemlai Suri, Gedung DPRD Kaltara, Jumat (25/9/2026).
Agenda utama dalam rapat paripurna kali ini difokuskan pada penyampaian tanggapan resmi pemerintah daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Jalannya persidangan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. M. Nasir, SE, serta dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota legislatif, unsur Forkopimda, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, hingga pimpinan instansi vertikal di lingkungan Pemprov Kaltara.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, menguasakan penyampaian tanggapan resmi pemerintah daerah tersebut kepada Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, SE, MM.
Dalam paparan resminya, Pemprov Kaltara menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas seluruh masukan konstruktif dari setiap fraksi di DPRD. Pemprov menegaskan komitmennya untuk menjaga kestabilan arah kebijakan fiskal dengan menitikberatkan pada peningkatan mutu belanja daerah agar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Mengenai penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil secara cermat dan terukur berdasarkan evaluasi capaian serta dinamika perekonomian lokal. Strategi ini dibarengi dengan penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui optimalisasi kelembagaan, pengetatan pengawasan, digitalisasi layanan transaksi, serta peningkatan kesadaran masyarakat.
Sementara pada aspek alokasi belanja, pemerintah daerah akan memaksimalkan ruang fiskal yang ada guna memperkuat program-program prioritas, khususnya yang berfokus pada sektor pelayanan dasar dan pembenahan fasilitas publik.
Komitmen tersebut diwujudkan secara konkret melalui pengalokasian anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, tata ruang, serta pekerjaan umum—termasuk pemeliharaan dan pembangunan jaringan jalan. Di samping itu, perhatian utama juga tetap diarahkan pada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, evaluasi program Beasiswa Kaltara Unggul, pemberdayaan UMKM lokal, hingga kesiapsiagaan mitigasi bencana di seluruh penjuru Kaltara.
Mengakhiri penyampaian jawaban pemerintah, Sekprov Kaltara menggarisbawahi krusialnya penguatan koordinasi dan sinergi antara jajaran eksekutif dan legislatif demi menuntaskan seluruh tahapan pembahasan anggaran ini.
“Menghadapi tantangan pada Perubahan Tahun Anggaran 2026, kita dituntut untuk mempererat kolaborasi dan bekerja lebih ekstra agar seluruh aspirasi serta kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara dapat terakomodasi secara optimal,” pungkasnya.
Rangkaian rapat paripurna tersebut kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol soliditas antara Pemprov dan DPRD Kaltara dalam mengawal keberlanjutan pembangunan daerah. (*)
