Strategi Pangan Lampung Berhasil Sabet Penghargaan Nasional
BANDAR LAMPUNG, wartapembaruan.co.id- Efektivitas koordinasi lintas sektor dalam mengendalikan kestabilan harga bahan pokok mengantarkan Pemerintah Provinsi Lampung meraih predikat Peringkat I Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Berkinerja Terbaik se-Wilayah Sumatera. Capaian ini semakin lengkap setelah Pemerintah Kota Metro juga sukses mengamankan penghargaan serupa untuk kategori tingkat kota.
Penyerahan trofi bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut berlangsung dalam perhelatan Rakornas Pengendalian Inflasi bersamaan dengan pembukaan FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, yang hadir menerima langsung penghargaan tersebut mengungkapkan bahwa apresiasi tingkat nasional ini merupakan buah manis dari kerja keras kolektif seluruh anggota tim, bukan sekadar pencapaian instansi pemerintah semata.
Ia menekankan agar keberhasilan administratif ini berbanding lurus dengan kondisi riil di lapangan. Kunci utamanya adalah memastikan masyarakat secara nyata merasakan keterjangkauan harga pangan serta kepastian pasokan kebutuhan pokok di pasar.
Gelar terbaik ini berhasil disabet berkat respons cepat Pemprov Lampung dalam meredam gejolak harga komoditas pangan bergejolak (volatile foods). Sinergi intensif dibangun bersama 15 pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, hingga lembaga terkait. Langkah nyata seperti intervensi pasar dan operasi pasar murah secara rutin yang digelar Disperindag Lampung bersama Perum Bulog terbukti ampuh memangkas rantai distribusi yang rawan spekulasi.
Rangkaian intervensi terpadu tersebut terbukti manjur menjaga daya beli warga sekaligus mengontrol laju inflasi daerah sesuai sasaran nasional. Data mencatat, tingkat inflasi tahunan (year-on-year) Lampung pada Juni 2026 terjaga di angka 2,46 persen (IHK 112,45). Memasuki Agustus 2026, pergerakan harga tetap terkendali dengan inflasi bulanan (month-to-month) yang relatif rendah sebesar 0,23 persen.
Ke depan, Pemprov Lampung bertekad mengintegrasikan program stabilisasi pasokan pangan ini dengan percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah guna memperkuat ketahanan ekonomi kawasan secara berkelanjutan. (**)
