Iklan

Kementerian PUPR Anggarkan Rp 42,2 Miliar untuk Bedah Rumah di Sumbar

warta pembaruan
06 Juli 2022 | 7:25 PM WIB Last Updated 2022-07-06T12:25:03Z


Jakarta, www.wartapembaruan.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 42,2 miliar untuk melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Sumatera Barat. Program BSPS dikenal sebagai program bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Program BSPS merupakan stimulan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjadikan rumah tidak layak huni menjadi lebih layak huni," kata Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Menurutnya, untuk di Provinsi Sumbar terkait program BSPS, Kementerian PUPR akan melaksanakan peningkatan kualitas sebanyak 2.110 rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi lebih layak huni.

Sementara itu Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Wilayah Sumatera III, Zubaidi yang didampingi Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat, Syamsul Bahri mengatakan, Program BSPS akan dilaksanakan di enam kabupaten, yaitu Kabupaten Dharmasraya (200 unit), Kabupaten Sijunjung (308 unit), dan Kabupaten Solok (844 unit).

Kemudian di Kabupaten Kepulauan Mentawai (350 unit), Kota Padang (398 unit), dan Kabupaten Solok Selatan (10 unit).

"Kami berharap masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ini dengan bergotong-royong dan saling membantu antarmasyarakat," katanya.

Ia juga mengutarakan harapannya agar pemda pun bisa melakukan program serupa sehingga lebih banyak masyarakat yang terbantu sehingga wilayahnya bisa bebas dari rumah tidak layak huni.

Kriteria rumah tidak layak huni (RTLH) yang mendapatkan Program BSPS mencakup beberapa komponen hunian yang kondisinya di bawah standar, yaitu kondisi bangunan, kesehatan (sanitasi dan air bersih layak), luas rumah sesuai standar ruang gerak minimum penghuni, dan aspek keselamatan bangunan, keselamatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.

Sebelumnya anggota DPR RI Paramitha Widya Kusuma memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang melaksanakan program BSPS, sebab penerimanya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Pelaksanaan program BSPS cukup efektif dan tepat sasaran karena semua penerimanya berstatus masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya ketika mendampingi Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyerahkan program BSPS kepada masyarakat Brebes, Jawa Tengah. (ys_soel)
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Kementerian PUPR Anggarkan Rp 42,2 Miliar untuk Bedah Rumah di Sumbar

Trending Now

Iklan