Dugaan Penyimpangan Keuangan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bengkalis Dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Bengkalis
Bengkalis, Wartapembaruan.co.id - DPD LSM Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak) Bengkalis, M Riduwan, melaporkan dugaan penyimpangan realisasi keuangan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis anggaran tahun 2024 ke Kejaksaan Negeri Bengkalis. Laporan ini disampaikan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran tahun 2024.
Hal ini disampaikan, Ketua DPD LSM Tamperak Bengkalis, M Riduwan, dugaan penyimpangan tersebut terjadi dalam beberapa kegiatan, termasuk pengamanan barang milik daerah senilai Rp 729 juta, bimbingan teknis implementasi peraturan undang-undang senilai Rp 89 juta, penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD senilai Rp 481 juta, penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah senilai Rp 1,8 miliar, pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya senilai Rp 1 miliar, pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka senilai Rp 200 juta, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik senilai Rp 552 juta.
"Total anggaran yang digunakan dalam kegiatan tersebut mencapai Rp15,1 miliar. Namun, kami menduga adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut," ujar M Riduwan. LSM Tamperak meminta Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk mengusut dan melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan tersebut.
"Kami berharap Kejaksaan Negeri Bengkalis dapat melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan transparan untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan kepada masyarakat," tambah M Riduwan. Dugaan penyimpangan ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah.
LSM Tamperak M Riduwan berharap agar kasus ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan anggaran yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Bengkalis ujar nya .(is)
