Ketum KSPSI Jumhur Hidayat Larang Anggota KSPSI Ikut Aksi 25 Agustus 2025
Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, menegaskan pihaknya tidak akan ikut demo yang rencananya akan digelar pada 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Seruan demo 25 Agustus 2025 jadi bahan perbincangan usai viral lewat media sosial.
Aksi yang diinisiasi gerakan mengatasnamakan "Revolusi Rakyat Indonesia" itu mengajak elemen masyarakat, buruh, petani, dan mahasiswa yang berencana untuk turun ke jalan, dengan membawa tuntutan pembubaran DPR.
Menurut Jumhur, aksi tersebut tidak jelas siapa penanggung jawabnya dan isu yang diusung. Pihaknya tidak ikut karena tidak jelas penanggung jawab seruan aksi tersebut.
"Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya," kata Jumhur dalam keterangannya, Sabtu (23/8/2025).
Oleh karena itu, Jumhur melarang anggotanya mengikuti aksi tersebut. "Saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek dalam aksi 25 Agustus," tegas Jumhur.
Jumhur menyampaikan bahwa bila tidak ada penanggung jawabnya, aksi 25 Agustus rawan menjadi anarkis sehingga menciptakan kondisi rusuh yang berujung pada pertarungan politik elite.
"Ini artinya mengorbankan rakyat untuk kepentingan politik elit. Karena itu KSPSI dan juga semoga semua gerakan masyarakat sipil khususnya elemen gerakan buruh sahabat, tidak mengambil bagian dalam aksi itu," ucap Jumhur.
Jumhur juga menyatakan bahwa sistem politik Indonesia itu lebih berat pada kekuasaan eksekutif. Jadi, kalau ada keperluan menuntut perubahan kebijakan, lebih tepat bila diarahkan pada Pemerintah.
Namun untuk saat ini, Pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto justru sedang berjuang keras menghadirkan keadilan dan pemberantasan korupsi.
"Berbagai kebijakan mendasar yang biasanya atas suruhan oligarki hitam saat Rezim Joko Widodo, saat ini secara bertahap mulai diubah untuk kepentingan rakyat."
"Walau memang kelompok lama banyak yang menentang, ya kita kaji saja perkembangannya dari waktu ke waktu sebelum memutuskan untuk bertindak," pungkas Jumhur Hidayat. (Azwar)
