Pemprov Papua Teken MoU dengan DPD RI Terkait Percepatan Pembangunan Kantor
Jayapura, Wartapembaruan.co.id - Pemerintah Provinsi Papua bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) meneken MoU terkait membantu dan mendukung percepatan pembangunan Kantor DPD RI di Papua. Penandatangan kesepakatan itu dilakukan usai pertemuan sekaligus konsolidasi Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI dengan Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Senin (15/09/2025).
Fatoni menyambut baik rencana pembangunan kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) di Provinsi Papua.
“Kita tadi membicarakan berbagai hal, salah satunya penyiapan kantor DPD RI di Papua yang ada di Jayapura,” ucap Fatoni.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama DPD RI menyepakati rencana jangka pendek terkait pembangunan Kantor DPD RI. Hasilnya disepakati Kantor DPD di Jayapura nantinya akan menempati lantai 13 Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dikenal dengan Gedung Tifa.
“Tentu akan menggunakan pinjam pakai, nanti mekanismenya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Fatoni.
“Diharapkan nanti masyarakat Papua bisa menyampaikan aspirasi, berdiskusi dengan anggota DPD RI yang merupakan perwakilan dari masyarakat Papua di Gedung Tifa itu,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Hasan Basri menyampaikan pentingnya Kantor DPD RI di Provinsi Papua. Hal ini dikarenakan Provinsi Papua merupakan provinsi induk dari provinsi-provinsi pemekaran baru di Papua.
“Jangan sampai di provinsi papua yang mana papua induk tidak memiliki kantor DPD RI karena ini untuk kepentingan daearah,“ ucapnya.
Kemudian terkait dengan rencana jangka pendek, untuk sementara Kantor DPD RI akan bertempat di lantai 13 Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dikenal dengan Gedung Tifa. Dirinya berharap agar dapat segera ditindaklanjuti sekretariat sehingga dapat mulai berkantor.
“Terkait kebutuhan biaya dan sebagainya kami dari DPD RI akan mempersiapkan di anggaran 2026 agar dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan hadirnya Kantor DPD RI ini dari daerah dapat bermanfaat bagi masyarakat Papua dan Indonesia,” kata Hasan.
