BKD Provinsi Jambi Kian Terkapar Isu Korup Moral Birokrasi — Dari Skandal SK Palsu 13 ASN Hingga Dugaan Jual Beli Jabatan

J

ambi, Wartapembaruan.co.id -- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi kembali menjadi sorotan tajam publik. Setelah kasus skandal Surat Keterangan (SK) palsu 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) belum juga menemukan kepastian hukum, kini institusi strategis pengelola karier ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi itu kembali diterpa isu busuk dugaan praktek melawan hukum dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Informasi yang diterima awak media menyebutkan, proses seleksi JPT yang semestinya menjunjung tinggi asas meritokrasi, integritas, dan profesionalitas, justru disinyalir telah disusupi kepentingan kelompok tertentu. Sejumlah sumber internal menuding adanya “permainan terselubung” dan intervensi kekuasaan, yang berpotensi menjadikan ajang seleksi jabatan tersebut sebagai ladang transaksi kepentingan dan jual beli pengaruh.

“BKD seolah berubah menjadi Barisan Kepentingan Diri, bukan lagi lembaga pembina karier ASN yang profesional,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.

Menurutnya, situasi ini menimbulkan keresahan luas di kalangan ASN, yang menilai BKD kini lebih menyerupai “gudang masalah hukum” dibanding lembaga pembina kepegawaian.

Kasus SK palsu 13 ASN yang sempat menggemparkan publik Jambi pada awal tahun lalu juga hingga kini masih tanpa kejelasan. Padahal, perkara tersebut semestinya menjadi momentum bersih-bersih internal BKD. Namun, alih-alih membenahi diri, kini BKD justru kembali terjerat dalam polemik dugaan penyalahgunaan wewenang dan permainan jabatan.

Pengamat kebijakan publik di Jambi, menilai bahwa lemahnya pengawasan dan kuatnya kultur patronase di tubuh birokrasi menjadi faktor utama bobroknya sistem kepegawaian di daerah ini.

“BKD seharusnya menjadi benteng profesionalisme ASN. Tapi jika malah menjadi sarang kepentingan politik dan permainan jabatan, maka kredibilitas pemerintahan provinsi ikut terjun bebas,” tegasnya.

Publik kini menanti sikap tegas Gubernur Jambi dan aparat penegak hukum, untuk mengusut tuntas dua persoalan besar di tubuh BKD tersebut — baik skandal SK palsu maupun dugaan permainan seleksi JPT.

Sebab tanpa penegakan hukum yang jelas, kepercayaan publik terhadap integritas birokrasi Jambi akan terus tergerus, dan reformasi ASN hanya akan menjadi slogan tanpa makna.