Catatan Pengamat Ketenagakerjaan Setahun Pemerintahan Prabowo
Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sejak dilantiknya Presiden Prabowo tanggal 20 Oktober 2024 lalu, menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang belum membaik.
Menurut Pengamat Ketenagakerjaan, Timboel Siregar, tingkat pengangguran terbuka, per Februari 2025, sebesar 7,28 juta orang, naik 83 ribu dibandingkan tahun lalu. Penambahan jumlah Angkatan kerja sebesar 3,67 juta, sementara lapangan kerja yang berhasil terbuka sebesar 3,59 juta.
"Hal ini menunjukkan terjadi defisit Angkatan Kerja. Dan itu pun lebih banyak pembukaan lapangan kerja sektor informal," ujar Timboel Siregar, Jum'at (10/10/2025)
Lebih jauh Timboel, yang juga Sekjen OPSI mengungkapkan, hal ini diperparah dengan semakin maraknya PHK di sektor padat karya yang gagal dibantu Pemerintah seperti PT. Sritex Group, PT. Yamaha, dsb.
"Masuknya barang impor dari China menyebabkan barang lokal kalah bersaing di dalam negeri, lalu pengenaan tarif Trump juga mempengaruhi penjualan barang Indonesia ke pasar Amerika," ungkap Timboel.
Iklim Investasi tidak diperbaiki dengan baik, yang menyebabkan investor luar negeri tidak mau masuk ke Indonesia, tambah Timboel.
Kemudian, lanjut Timboel, kasus Pungli Perijinan Tenaga Kerja Asing (TKA), dan Pemerasan untuk sertifikasi K3 menyebabkan pejabat-pejabat Kementerian Ketenagakerjaan dirudung penangkapan oleh KPK.
Ditambah pungli dan korupsi di beberapa Kawasan industri dan daerah juga menyebabkan biaya tinggi yang akhirnya dikoversi ke harga sehingga produk barang kita tidak kompetitif. Demikian juga harga energi dan suku bunga pinjaman yang tinggi juga mempengaruhi pembentukan harga barang dan jasa yang tinggi.
Lalu pembiayaan pemerintah dari APBN tidak juga focus untuk mengembangkan sektor produktif. Program MBG, koperaasi merah putih, sekolah rakyat yang anggarannya besar tidak diarahkan membuka lapangan kerja formal tetapi justru yang terbuka sektor informal.
"Kondisi SDM kita yang belum memiliki Skill untuk memenuhi kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri sehingga Pemerintah membuka program Pemagangan Nasional, juga menjadi bukti bahwa perguruan tinggi tidak mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dunia industri," jelasTimboel
Kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen diperhadapkan pada inflasi di sektor pangan yang tinggi (mencapai 7 persen) dan item kebutuhan hidup layak lainnya menyebabkan daya beli pekerja menurun.
Survey Bank Indonesia menyatakan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) mengalami penurunan, yaitu masuk zona pesimistis (di bawah 100), yakni di 92 di September, menurun dari 93,2 pada Agustus 2025.
"Ini artinya publik pesimis melihat pembangunan ketenagakerjaan di era Prabowo yang sulit membuka lapangan kerja," pungkas Timboel Siregar. (Azwar)
