PPPK Paruh Waktu Ancam Turun ke Jalan, Tuntut Janji Kenaikan Gaji Rp1 Juta per Bulan
Jambi, Wartapembaruan.co.id – Kekecewaan kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi kian memuncak. Kebijakan Pemprov yang dinilai “setengah hati” dalam memberikan penghasilan, membuat mereka meradang. Pasalnya, gaji yang diterima tak jauh berbeda dengan saat masih menyandang status honorer.
Informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya di lingkungan Setda Pemprov Jambi menyebutkan, keresahan itu mendorong lahirnya wadah bernama Persatuan PPPK Paruh Waktu (PPPW) Provinsi Jambi. Organisasi ini resmi melayangkan surat bernomor 01/PPPW/PPPK Paruh Waktu-Jbi/IX/2025 tertanggal 20 September 2025, yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Provinsi Jambi.
Dalam surat tersebut, PPPW menuntut realisasi kenaikan gaji sebesar Rp1.000.000 per bulan, sebagaimana yang telah disepakati dalam Berita Acara Hasil Diskusi Akbar antara DPRD Provinsi Jambi, Pemprov Jambi, dan perwakilan honorer pada 20 Mei 2025 di Gedung DPRD. Namun, hingga kini, janji itu tak kunjung dipenuhi.
“Status boleh berubah, tapi kalau gaji masih sama seperti honorer, apa artinya PPPK? Pemerintah jangan main-main dengan kesejahteraan kami,” tegas salah satu perwakilan PPPW saat dikonfirmasi.
Lebih jauh, PPPW menuding bahwa Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi tidak konsisten dengan komitmen yang telah ditandatangani. Mereka memperingatkan bahwa jika aspirasi tersebut kembali diabaikan, maka ribuan PPPK paruh waktu akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kantor Gubernur dan DPRD.
Menurut rencana, aksi damai itu akan digelar minggu depan dengan jumlah massa diperkirakan mencapai 2.041 orang. Mereka terdiri dari tenaga pendidik SMA, SMK, SLB, pegawai OPD, hingga tenaga kesehatan, yang mayoritas telah mengabdi sebagai honorer lebih dari 5 tahun dan masuk dalam data base R3 BKN.
Sikap pimpinan DPRD Provinsi Jambi, terutama Ketua DPRD Hafiz Fattah, juga ikut dipertanyakan. Jika aspirasi resmi melalui surat ini kembali tidak direspons, maka kredibilitas lembaga legislatif sebagai penyalur aspirasi rakyat dinilai gagal total.
Kini publik menanti langkah konkret Pemprov Jambi dan DPRD: Apakah mereka akan menepati janji kenaikan gaji Rp1 juta per bulan, atau membiarkan 2.041 PPPK paruh waktu turun ke jalan menagih haknya?
