Aksi Hari HAM Sedunia: Suarakan Bencana di Sumatra, Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Status Bencana Nasional!
Jambi, Wartapembaruan.co.id – Puluhan aktivis, mahasiswa, NGO, seniman, dan musisi yang tergabung dalam berbagai komunitas di Kota Jambi menggelar aksi solidaritas memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia sekaligus menyuarakan tragedi bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Aksi ini menjadi bentuk protes dan seruan moral atas kerusakan ekologis yang diduga kuat dipicu oleh maraknya perusakan hutan serta lemahnya pengawasan pemerintah.
Aksi yang berlangsung pada Kamis (11/12/2025) di simpang Bank Indonesia (BI) Telanaipura, Kota Jambi itu dipenuhi berbagai poster, instalasi visual, dan orasi yang menegaskan bahwa bencana ekologis merupakan pelanggaran HAM struktural yang harus diusut tuntas. Para peserta aksi menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk:
1. Mengusut dan menindak tegas para pelaku penebangan hutan, termasuk korporasi yang diduga terlibat dalam perusakan lingkungan.
2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata kelola hutan dan lingkungan hidup, yang selama ini dianggap gagal mencegah bencana.
3. Menetapkan banjir bandang di Sumatra sebagai bencana nasional mengingat skala kerusakan, banyaknya korban jiwa, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Para peserta menegaskan bahwa banjir bandang bukan sekadar fenomena alam, tetapi akumulasi dari aktivitas industri ekstraktif yang tidak terkendali, serta lemahnya penegakan hukum selama bertahun-tahun. Menurut mereka, akar persoalan harus dibongkar hingga ke proses perizinan, konsesi hutan, dan kebijakan pengawasan lingkungan yang lalai.
“Kerusakan ekologis adalah pelanggaran HAM. Masyarakat kehilangan rumah, ruang hidup, keselamatan, bahkan masa depan. Negara wajib hadir dan bertanggung jawab,” ujar Riyono, salah satu koordinator aksi.
Sementara itu, Risma Pasaribu, koordinator aksi lainnya, menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah pusat yang hingga kini belum menetapkan status bencana nasional.
“Jika pemerintah hari ini masih enggan menetapkan bencana yang terjadi di beberapa wilayah—tidak hanya di Sumatra—sebagai bencana nasional, maka kami menilai ada persoalan besar yang sedang ditutupi pemerintah. Situasi ini sudah darurat, sudah melampaui batas, dan negara tidak boleh menutup mata.”
Aksi ditutup dengan penampilan musik akustik serta pembacaan puisi sebagai simbol solidaritas, sebelum dilanjutkan dengan nobar film “17 Surat Cinta” di Perkumpulan Hijau. Pemutaran film tersebut menjadi ruang refleksi bersama tentang kemanusiaan, perjuangan warga, dan hubungan manusia dengan alam.
Melalui rangkaian kegiatan ini, lintas komunitas di Kota Jambi kembali menegaskan bahwa penyelamatan lingkungan adalah bagian fundamental dari pemenuhan HAM. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar menyampaikan retorika tanpa tindakan nyata.
